Mahathir mengatakan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya kemungkinan akan membalikkan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh koalisi Barisan Nasional yang sebelumnya dipimpin oleh Najib Razak, termasuk di antaranya pajak barang dan jasa yang sangat tidak populer.
Pria berusia 92 tahun itu mengatakan pada konferensi pers bahwa dia mendukung inisiatif Belt and Road China (BRI). Namun dia juga mengatakan bahwa Malaysia memiliki hak untuk merundingkan kembali beberapa perjanjian dengan Beijing, jika diperlukan.
"Kami tidak memiliki masalah dengan itu (BRI), kecuali tentu saja kami tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di daerah ini karena kapal perang menarik kapal perang lainnya," katanya seperti dimuat
The New York Times.
Malaysia sendiri merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari komitmen investasi China di Asia tersebut dan mengamankan USD 34,2 miliar proyek infrastruktur terkait BRI. Besarnya nilai tersebut mendorong kritikus untuk menuduh Mantan Perdana Menteri Najib Razak telah "menjual" Malaysia kepada lokomotif Asia.
Ditanya tentang gagasan renegosiasi, juru bicara kementerian luar negeri China Geng Shuang tidak langsung membahas masalah itu, tetapi mengatakan hubungan kedua negara berkembang dengan baik.
"Ini patut dihargai dan dijaga oleh kedua belah pihak," kata Geng.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.