Diketahui bahwa Uni Eropa pekan lalu mengatakan Kamboja akan kehilangan akses khususnya ke blok perdagangan terbesar dunia itu. Langkah itu diambil sebagai tanggapan terhadap masalah hak asasi manusia seputar pemilihan Juli yang memperpanjang pemerintahan tiga dekade Presiden Perdana Menteri Hun Sen.
"Pemerintah Kamboja hanya bisa mengambil keputusan ini sebagai ketidakadilan ekstrem ketika Uni Eropa secara terang-terangan mengabaikan kemajuan besar yang dibuat oleh negara itu, meskipun masa lalu yang tragis," kata Menteri Luar Negeri Kamboja dalam sebuah pernyataan (Kamis, 11/10).
"Dengan menerapkan langkah-langkah penarikan ini, Komisi Eropa berisiko meniadakan upaya pengembangan selama dua puluh tahun," tambahnya seperti dimuat
Reuters.
Uni Eropa mengumumkan bahwa Kamboja akan kehilangan akses khususnya ke pasar Eropa di bawah Skema Perdagangan Khusus Everything But Arms (EBA) setelah melakukan tinjauan enam bulan status bebas bea Kamboja.
Padahal, selama dua dekade terakhir, Kamboja adalah ekonomi tercepat keenam di dunia, dengan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 7,6 persen, menurut Bank Dunia, sebagian besar karena ekspor garmennya yang sebagian besar terikat untuk Uni Eropa dan Amerika Serikat.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: