Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pemilu Bangladesh Dituding Penuh Kecurangan, PBB Dorong Penyelidikan Independen

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Sabtu, 05 Januari 2019, 13:15 WIB
Pemilu Bangladesh Dituding Penuh Kecurangan, PBB Dorong Penyelidikan Independen
Pemilu Bangladesh/Reuters
rmol news logo PBB menyerukan penyelidikan independen dan tidak memihak atas pemilu yang digelar pekan kemarin (Minggu, 30/12) di Bangladesh. Dalam pemilu tersebut, petahana Perdana Menteri Sheikh Hasina memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut.

Diketahui bahwa aliansi yang berkuasa Hasina memenangkan lebih dari 90 persen kursi yang diperebutkan dalam pemilu tersebut.

Namun, pemilu itu diwarnai tuduhan kekerasan dan penyimpangan pemungutan suara, dengan sejumlah kasus menemukan kertas suara yang telah diisi, intimidasi pemilih dan kekerasan yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

Oposisi menolak hasil pemilihan tetapi Hasina dan Liga Awami membantah keras telah melakukan kecuranngan. Hasina justru menekankan bahwa pemilu berlangsung dengan damai dan ada partisipasi antusias dari para pendukungnya.

Situasi tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi PBB.

"Kami mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang cepat, independen, tidak memihak dan efektif terhadap semua dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan pemilu, dengan pandangan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, terlepas dari afiliasi politik mereka," kata PBB dalam sebuah pernyataan yang dirilis Jumat (4/1).

PBB khawatir, ada indikasi yang mengkhawatirkan bahwa pembalasan terus terjadi, terutama terhadap oposisi politik, termasuk serangan fisik dan penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, pelecehan, penghilangan dan pengajuan kasus-kasus pidana.

"Laporan menunjukkan bahwa serangan kekerasan dan intimidasi, termasuk terhadap minoritas, telah dilakukan secara tidak proporsional oleh aktivis partai yang berkuasa, kadang-kadang dengan keterlibatan atau keterlibatan petugas penegak hukum," tambah keterangan PBB seperti dimuat Reuters. [mel]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA