Langkah itu diambil setelah muncul laporan
Wall Street Journal awal pekan ini yang mengatakan bahwa Beijing pernah menawarkan kepada pemerintahan mantan perdana menteri Najib Razak, sebuah kesepakatan untuk menjamin dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebagai imbalan atas sejumlah kontrak.
"Kami tahu bahwa harga (proyek dengan China) meningkat, tetapi apakah ada kesepakatan seperti itu, saya harus memeriksa," kata Lim saat konferensi pers di kementerian keuangan di Putrajaya, seperti dimuat
Channel News Asia.
Laporan WSJ menuduh bahwa pemerintah Najib telah bekerja dengan Beijing pada proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan atau One Belt One Road, seperti East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia.
Pemerintah Najib dikatakan telah menggelembungkan nilai proyek untuk mengalihkan uang ke 1MDB, yang berjuang untuk membayar utangnya.
Najib mengawasi pengaturan 1MDB itu pada tahun 2009. Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan, dana senilai 4,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan oleh Najib dan sejumlah pejabat di jajarannya antara tahun 2009 dan 2014.
Laporan WSJ mengutip risalah pertemuan antara anggota pemerintah Najib dengan para pemimpin China serta dari pembicaraan rahasia antara kedua belah pihak.
"Saya akan tertarik untuk memiliki salinan dari notulen itu oleh WSJ," kata Lim.
“Saya harus merujuk kembali ke setiap detail yang secara eksplisit dikatakan. Jika dikatakan hitam putih, maka itu adalah sesuatu yang akan kita kejar," tambahnya.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: