Aung San Suu Kyi Berpacu Dengan Waktu Kejar Pertumbuhan Ekonomi Myanmar

 
Suu Kyi yang mengemban jabatan formal sebagai Penasihat Negara Myanmar diketahui menjanjikan percepatan reformasi serta kemajuan ekonomi. Namun kemajuannya justru melambat selama tiga tahun terakhir.
 
"Di kementerian ada banyak orang yang benar-benar ingin mengubah keadaan, tetapi mereka masih terjebak dalam warisan isolasi selama bertahun-tahun," kata direktur eksekutif di Kamar Dagang Eropa di Myanmar, Filip Lauwerysen, merujuk pada negara itu lima dekade di bawah pemerintahan militer.
 
Demokratisasi dan pendakian politik pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu memang telah membangkitkan harapan transformasi ekonomi di Myanmar. Tetapi Lauwerysen mengatakan para pejabat sangat kekurangan dalam hal gaji serta kekurangan staf. Bukan hanya itu, komunikasi antara kementerian dan lembaga pemerintah pun masih kurang.
 
Dia menambahkan, banyak investor asing yang mundur. Komisi Investasi Myanmar menyetujui transaksi senilai 3,4 miliar dolar AS yang melibatkan perusahaan-perusahaan di luar negeri dari April 2018 hingga Februari 2019. Angka itu turun 35 persen pada tahun ini dan hal tersebut adalah penurunan ketiga berturut-turut.
 
Seperti negara berkembang lainnya, Myanmar perlu menarik perusahaan global. Tetapi investor khawatir akan peraturan usang yang telah ada selama beberapa dekade, serta infrastruktur yang tidak memadai seperti listrik dan jalan.
 
Pada saat yang sama, krisis pengungsi Rohingya telah mencoreng reputasi internasional pemerintah Myanmar dan memberi perusahaan alasan lain untuk mengambil langkah mundur.
 
Seorang analis kebijakan anonim dalam sebuah artikel di Nikkei Asian Review, secara sederhana menyimpulkan bahwa pemerintah Myanmar tidak memiliki kemampuan untuk melakukan reformasi.
 
Bukan hanya itu, dalam hal pertumbuhan ekonomi, Myanmar juga tidak memenuhi harapan. Menurut data Bank Dunia, produk domestik bruto negara itu tumbuh 6,8 persen pada tahun fiskal 2017, jauh dari perkiraan 7-8 persen. Langkah ini diyakini telah melambat menjadi 6,2 persen pada tahun fiskal 2018.