Diketahui, bulan lalu Komisi Eropa menyebut sawit mengakibatkan deforestasi berlebih, dan tidak menganggap komoditas itu sebagai bahan bakar terbarukan. Keputusan itu diambil berdasarkan studi ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.
Namun, dalam surat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan PM Mahathir Mohamad itu, Indonesia dan Malaysia berpandangan lain. Kedua negara menilai ada motif politik yang melatabelakangi kebijakan UE tersebut.
"Kedua pemerintah memandang ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang disengaja, diperhitungkan dan merugikan untuk menghilangkan minyak kelapa sawit dari pasar UE," bunyi salinan surat yang diterima oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/4).
Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia bertekad akan menentang kebijakan UE tersebut. Kedua negara juga menegaskan komitmennya pada pelestarian hutan dan pelestarian lingkungan.
"Jika peraturan yang didelegasikan ini mulai berlaku, pemerintah kami akan meninjau hubungan dengan Uni Eropa secara keseluruhan, serta negara-negara anggotanya. Ini mungkin termasuk meninjau negosiasi kemitraan, kontrak pengadaan dan impor utama dari UE,†lanjut surat itu.
Tak hanya itu, Indonesia dan Malaysia juga akan memanfaatkan semua instrumen untuk menyelesaikan masalah ini, seperti melalui penyelesaian sengketa Badan Perdagangan Dunia (WTO Dispute Settlement).
Surat yang ditandatangani dua pemimpin negara itu ditujukan kepada Presiden Uni Eropa Donald Tusk dan Ketua Parlemen Eropa Antonio Tajani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia mengajukan protes bersama kepada Uni Eropa (UE) atas diskriminasi kelapa sawit di kawasan tersebut. Tak hanya protes, dua negara itu juga memperingatkan buruknya hubungan kedua pihak akibat keputusan tersebut. 
(1).jpg)
.jpeg)