Hal tersebut disampaikannya saat memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB dengan tema “Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBBâ€, Selasa (7/5).
Menlu Retno menceritakan seorang Mayor Gembong yang merupakan personel asal Indonesia di MONUSCO, Republik Demokratik Kongo, yang berhasil mengupayakan rekonsiliasi antara komunitas lokal dengan mantan kombatan, sehingga memungkinkan reunifikasi keluarga.
"Mayor Gembong beserta tim-nya dari Indonesia berhasil memfasilitasi reunifikasi 422 mantan kombatan, sehingga semakin memperkuat perdamaian," ujar Menlu Retno kepada seluruh anggota DK PBB di lokasi.
Menlu Retno menegaskan, pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan contoh nyata mengenai kemitraan global, kepemimpinan kolektif dan tanggung jawab bersama untuk perdamaian.
“Korps Baret Biru (Blue Helments) adalah penjaga perdamaian yang melindungi ratusan juta manusia di seluruh dunia. Mereka adalah wajah Dewan Keamanan PBB, dan salah satu potret kerja sama multilateral yang terbaik,†ungkap Retno.
Dengan ini Menlu RI mengemukakan empat poin penting untuk mewujudkan MPP yang berdayaguna. Pertama memperhatikan kebutuhan spesifik misi (mission-specific approach), kedua kemampuan berinteraksi dengan komunitas lokal (community engagement), ketiga pemajuan peranan perempuan, dan keempat penguatan pelatihan melalui kemitraan global.
Diketahui penyelenggaraan DK PBB ini tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia yang kini berada pada jajaran sepuluh besar negara-negara kontributor MPP PBB, di mana saat ini terdapat 3.080 personil Indonesia di 8 misi perdamaian PBB, 106 diantaranya perempuan.
Upaya Indonesia ini juga bagian dari dukungan atas inisiatif “Action for Peacekeeping†Sekjen PBB. Indonesia juga menawarkan Pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian yang berada di Indonesia untuk dijadikan pusat pelatihan pasukan perdamaian dunia.
Selain itu dalam sidang ini telah mensahkan dokumen berupa Presidential Statement, yang menekankan pentingnya pasukan penjaga keamanan PBB sabagai alat paling efektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pernyataan presiden DK PBB secara khusus membahas aspek pelatihan dan peningkatan kapasitas MPP PBB, dan memberikan dukungan terhadap upaya Sekjen PBB untuk mereformasi dan membuat pasukan penjaga perdamaian PBB lebih efektif.
Selain itu dokumen ini secara khusus mengangkat arti penting training dan peningkatan kapasitas PKO untuk kesuksesan misi menjaga perdamaian dunia.
Debat terbuka DK PBB dihadiri oleh 59 negara termasuk 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, Troops/Police Contributing Countries atau negara kontributor MPP PBB, negara tuan rumah misi, serta organisasi internasional dan kawasan seperti Uni Afrika.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
