Begitu kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri, David Hale.
"Ada sejumlah hal yang kami nantikan untuk terlibat dengan pemerintah yang dipimpin warga sipil," kata Hale yang menjabat sebagai Sekretaris Urusan di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam konferensi pers di Khatoum (Rabu, 7/8).
Hale menambahkan, masalah-masalah yang harus dibenahi Sudan termasuk hak asasi manusia, kebebasan beragama dan upaya anti-terorisme.
"Serta mempromosikan perdamaian internal, stabilitas politik dan pemulihan ekonomi di Sudan," kata Hale, seperti dimuat
Reuters.
Pemerintah Amerika Serikat diketahui menambahkan Sudan ke dalam daftar sponsor negara terorisme pada tahun 1993 atas tuduhan bahwa pemerintah Islamis Presiden Bashir saat itu mendukung terorisme.
Penunjukan sebagai sponsor negara terorisme membuat Sudan tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan hutang dan pembiayaan yang sangat dibutuhkan dari pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
Karena itulah, penghapusan Sudan dari daftar itu diperluka untuk membuka pintu bagi bantuan dan investasi asing.
Pemerintah Amerika Serikat sendiri menunda pembicaraan tentang normalisasi hubungan dengan Sudan pada April lalu setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dan Hale mengatakan bahwa penangguhan tetap dilakukan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: