Langkah ini diambil setelah Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB kebanjiran kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para aktivis yang mengecam catatan hak asasi manusia pemerintah Mesir.
Kritik bermunculan sejak bulan lalu ketika Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah acara regional bersama dengan Dewan Nasional Hak Asasi Manusia Mesir pada tanggal 4-5 September mendatang.
"Tidak masuk akal bagi negara di mana penyiksaan dilakukan secara sistematis untuk menjadi tuan rumah konferensi tentang penyiksaan," kata Mohamed Zaree, dari Lembaga Studi Hak Asasi Manusia non-pemerintah Kairo awal pekan ini.
"Mesir harus dikecualikan sebagai tempat, atau sebagai rezim Mesir, dari menyelenggarakan forum atau acara apa pun yang terkait dengan hak asasi manusia," tambahnya.
Menanggapi kritik yang datang, Jurubicara hak asasi manusia PBB Rupert Colville mengkonfirmasi keputusan lembaga itu untuk menunda Konferensi tentang Menentukan dan Mengkriminalisasi Penyiksaan dalam Legislasi di Wilayah Arab.
"Kami masih berencana untuk menahannya di wilayah Timur Tengah/Afrika Utara, karena untuk alasan yang jelas kemungkinan akan berdampak lebih besar di wilayah itu sendiri daripada jika diadakan di tempat yang lebih jauh di Eropa atau di tempat lain," kata Colville, seperti dimuat
Al Jazeera.
Dia menambahkan bahwa PBB akan berkonsultasi secara luas dengan LSM dan lembaga HAM nasional sebelum memutuskan di mana dan kapan sekarang akan diadakan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: