Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Hampir Dua Juta Orang Dikeluarkan Dari Daftar Warga Negara India

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Minggu, 01 September 2019, 06:39 WIB
Hampir Dua Juta Orang Dikeluarkan Dari Daftar Warga Negara India
Ilustrasi/Net
rmol news logo Lebih dari 1,9 juta orang dikeluarkan dari daftar warga negara di negara bagian Assam, India akhir pekan ini. Hal itu memicu kekhawatiran bahwa mereka dapat menjadi orang tanpa kewarganegaraan.

Daftar warga negara yang dimaksud tersebut dikenal sebagai Daftar Warga Nasional (NRC) itu dirilis pasa Sabtu (31/8).

NRC merupakan cara pemerintah India untuk memverifikasi kewarganegaraan di India di Assam. Tujuan pembentukan daftar itu adalah untuk mengidentifikasi imigran ilegal yang masuk dan menetap di Assam setelah 25 Maret 1971. Imigran yang datang umumnya berasal dari Bangladesh.

Pihak NRC dalam sebuah pernyataan mengatakan, total ada 3.11,21.004 orang yang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam versi final NRC.

Namun 19.06.657 orang lainnya, termasuk mereka yang tidak mengajukan klaim, tidak masuk dalam daftar tersebut.

"Seluruh proses pembaruan NRC telah dilakukan dengan cermat secara obyektif dan transparan. Peluang yang cukup untuk didengar telah diberikan kepada semua orang di setiap tahap proses. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang harus diikuti di setiap tahap," begitu bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat Al Jazeera.

Untuk diketahui bahwa jutaan pengungsi Bangladesh, baik Muslim maupun Hindu, tiba di India setelah perang kemerdekaan negara itu tahun 1971.

Masuknya pengungsi ke Assam telah memicu kekerasan kampanye anti-imigran di masa lalu. Mereka juga membuat penduduk lokal resah karena dianggap telah mengambil pekerjaan dan tanah mereka.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka NRC untuk Assam dilakukan. NRC sendiri sebenarnya pertama kali disiapkan pada tahun 1951. Namun pembuatn daftar terbaru dimulai pada tahun 2015 dan diawasi oleh Mahkamah Agung India.

Hanya mereka yang dapat menunjukkan bahwa mereka atau leluhur mereka berada di India sebelum tahun 1971 dapat dimasukkan ke dalam daftar tersebut. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA