Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Takut Brexit No Deal, Pemerintah Inggris Keluarkan Operation Yellowhammer

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Jumat, 13 September 2019, 01:56 WIB
Takut <i>Brexit No Deal</i>, Pemerintah Inggris Keluarkan Operation Yellowhammer
rmol news logo Setelah parlemen menunda Brexit, pemerintah Inggris kini mengeluarkan rencana yang disebut dengan Operation Yellowhammer, Rabu (11/9).

Dalam dokumen pemerintah tentang rencana tersebut diuraikan skenario terburuk jika no deal brexit benar-benar terjadi.

Dilansir Al Jazeera, dokumen tersebut berisi analisa konsekuensi negatif jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Dalam Operation Yellowhammer, rencana No Deal Brexit dijelaskan tidak mendapatkan kesiapan publik dan bisnis.

Terdapat 12 bidang risiko yang akan terdampak dari Brexit tanpa kesepakatan. Tidak hanya pasokan obat-obatan dan makanan segar yang akan terhambat, melainkan juga layanan kesehatan, transportasi, hingga imigrasi warga Inggris.

Truk bahkan mungkin harus menunggu hingga 2 atau tiga hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Selain itu, proses imigrasi warga Inggris juga tidak akan sebebas saat ini.

Wilayah Inggris di Gibraltar juga akan terpengaruh lantaran akan diberlakukan pengecekan di perbatasan dengan Spanyol.

No Deal Brexit juga diperkirakan akan menimbulkan perselisihan antara Inggris dan kapal-kapal penangkap ikan non-Inggris di perairan Inggris.
"Mungkin juga akan ada peningkatan gangguan publik dan ketegangan masyarakat," begitu tulisan dalam dokumen tersebut.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Think-Tank British Influence pro-Eropa, Jonathan Lis, Operation Yellowhammer menunjukkan pemerintah tidak memiliki mandat membawa Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan.

"Itu memperlihatkan semua konsekuensi bencana dari Brexit yang tidak punya kesepakatan. Itu menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah bisa serius mengejar ini hanya dalam waktu enam minggu," ujar Lis. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA