Taiwan Tidak Bisa Absen Dari Perang Global Melawan Kejahatan Transnasional

Namun, keterlibatan Taiwan dalam Interpol terhambat oleh faktor politis. Hal inilah yang dikhawatirkan akan membuat peran Taiwan dalam memerangi kejahatan internasional akan terkebiri.

Karena itulah Taiwan mencari dukungan untuk bisa hadir pada pertemuan Interpol ke-88 di Santiago, Chile, pada 15 Oktober mendatang. Untuk bisa berpartisipasi dalam organisasi ini, Representative TETO (Taipei Economic and Trade Office), John Chen, secara terbuka menyerukan kepada media di Indonesia untuk mendukung keberadaan mereka dalam mendukung pemberantasakan kejahatan internasional.

"Taiwan adalah anggota komunitas internasional, sangat sering berinteraksi dengan banyak negara. Jika ditolak untuk berpartisipasi dalam Interpol karena faktor politik, itu akan menjadi celah yang besar bagi pemberantasan kejahatan internasional," tegas John Chen, melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/10).

Menurut John Chen, keikutsertaan Taiwan sangat penting dalam memerangi kejahatan lintas negara. Sebagai contoh, pada 2018, polisi Taiwan dan Indonesia bekerja sama dan berhasil menyita 1 ton amfetamin dari kapal penangkap ikan di Batam. Ini menunjukkan kemampuan dan kemauan Taiwan untuk menyelidiki dan mencegah kejahatan lintas negara.

"Taiwan adalah pusat sirkulasi penting bagi personel, transportasi, perdagangan, dan informasi di Asia Timur. Jika gagal untuk berpartisipasi dalam Interpol, Taiwan tidak akan bisa secepatnya memperoleh informasi kejahatan penting dari kepolisian internasional. Ini merupakan celah yang bisa menghambat Taiwan dan negara lain dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional," tegas John Chen.

John Chen menambahkan, dengan mengikutsertakan Taiwan ke dalam Interpol, upaya negara-negara untuk memerangi kejahatan tidak akan sia-sia. Karena itu John Chen mengimbau Indonesia dan negara-negara lain di dunia untuk mendukung Taiwan bisa berpartisipasi dalam Interpol sebagai pengamat dan ikut serta dalam berbagai pertemuan.

Lanjut John Chen, Taiwan adalah entitas ekonomi terbesar ke-22 di dunia dan negara pengekspor terbesar ke-17. Pada 2018, ada 68,9 juta penumpang masuk dan keluar dari Taiwan. Apabila Taiwan dikecualikan dari Interpol, ini akan merugikan kerja sama global melawan terorisme dan upaya untuk memerangi kejahatan lintas negara seperti narkoba, penipuan melalui telekomunikasi, dan kejahatan dunia maya.

"Taiwan bukan bagian dari China. China tidak dapat dan tidak memiliki hak untuk mewakili Taiwan di tingkat internasional. Hanya pemerintah yang dipilih oleh 23 juta orang Taiwan dalam proses demokrasi yang dapat mewakili Taiwan dalam Interpol, dan bertukar pikiran serta bekerja sama dengan Interpol dan negara-negara di seluruh dunia dalam hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan lintas negara," imbuhnya.

Sementara itu, Komisaris Biro Investigasi Kriminal Departemen Dalam Negeri, Huang Ming-Chao mengatakan, Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kantor Divisi Narkoba dan Kejahatan PBB bersama Interpol karena faktor politik. Terutama tidak bisa memperoleh informasi mengenai "I-24/7 Sistem Komunikasi Polisi Global" serta "database Dokumen Perjalanan (SLTD) mengenai pencurian dan kehilangan".

Taiwan juga sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang akan menjadi celah utama dalam jaringan pertahanan bersama antinarkoba, keamanan, dan jaringan pertahan antiterorisme global.

"Bahkan di bawah kondisi yang sulit seperti ini, polisi Taiwan tetap berusaha mengerahkan seluruh tenaga memerangi kejahatan lintas negara, juga bisa berhasil memecahkan banyak kasus kejahatan internasional. Namun, meskipun Taiwan secara aktif mencari informasi kejahatan terbaru melalui saluran bilateral, masih ada banyak negara yang tidak mau bekerja sama karena pertimbangan politik," ungkap Huang.

Dijelaskan Huang, pada 2017 unit kepolisian Taiwan mengirimkan 130 permintaan untuk berbagi informasi dan bantuan ke negara-negara terkait, ternyata hanya menerima 46 tanggapan. Oleh karena itu, hanya dengan berpartisipasi dalam Interpol, Taiwan dapat mengatasi rintangan politik, mendapatkan informasi kriminal secara tepat waktu dan lengkap, menjaga keamanan nasional dan keamanan sosial dengan tepat, dan bekerja sama dengan agen kepolisian global untuk memerangi kejahatan lintas negara.

"Kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba sering kali melibatkan banyak negara dan wilayah, dengan demikian banyak breakpoint investigasi telah dibentuk. Kejahatan penipuan jaringan telekomunikasi saat ini telah melintasi batas negara dan menjadi kelompok kriminal antarnegara dengan pembagian kerja yang terorganisir dan lengkap," beber Huang.

"Negara-negara lain telah mendirikan platform telekomunikasi ilegal (ruang komputer), yang secara curang melalui teknologi jaringan dan transmisi komunikasi untuk meningkatkan kesulitan pelacakan. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi kesulitan dan berbagi pengalaman, ini tergantung pada kerja sama internasional untuk melacak sumbernya," lanjutnya.

Kemudian memblokir jalur pencucian uang dan pendapatan yang ilegal juga secara menyeluruh membongkar organisasi-organisasi kejahatan internasional, narkoba, dan penipuan.

John Chen dan Huang sama-sama mengimbau agar pemeliharaan kebutuhan keamanan global dan keadilan sosial harus berada di atas hambatan geografi, ras, dan politik.

"Marilah mendukung Taiwan sebagai pengamat untuk menghadiri Konferensi tahunan Interpol, dan memungkinkan Taiwan untuk berpartisipasi dalam Kantor Divisi Narkoba dan Kejahatan PBB serta Interpol, untuk mengikuti berbagai konferensi dan kegiatan pelatihan. Dan di berbagai acara internasional juga bisa menyuarakan dukungan kepada Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional," tandas Chen.