Kepada Media Asing, Dubes Tantowi Bantah LDKPI Berkaitan Isu Papua

Bantahan itu disampaikan langsung Dutabesar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya saat diwawancarai lembaga penyiaran publik di Selandia Baru, Radio New Zealand (RNZ), Rabu (23/10).

Dalam artikel yang dipublikasikan RNZ, Tantowi secara eksplisit memprotes tudingan tersebut karena banyak media asing yang seakan sengaja menafikan niat tulus dari bantuan luar negeri Indonesia. Padahal secara faktual LKDPI didominasi oleh bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang bersifat urgent.

“Janganlah niat kami (bantuan luar negeri Indonesia) selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu,” tegasnya.

Politisi Golkar itu menguraikan, Indonesia menyiapkan anggaran sesuai kemampuan untuk mendorong perdamaian dunia dan kesejahteraan warga. Hal itu dilakukan karena Indonesia merupakan negeri yang cinta damai.

Sementara saat disinggung bahwa Indonesia adalah penerima bantuan dan utang dari banyak negara, Tantowi dengan tegas menyebut niat baik Indonesia tetap tidak salah.

“Punya utang bukan berarti tidak boleh membantu negara lain yang sedang membutuhkan. Kamu pasti mempunyai utang, tapi itu tidak mengurungkan niat untuk membantu orang lain kan,” jawabnya.

LDKPI yang terbentuk atas kerja sama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas diresmikan Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai wapres.

Lembaga ini merupakan platform baru Pemerintah Indonesia dalam rangka menyalurkan bantuan luar negeri yang saat ini berjumlah sekitar 212 juta dolar AS (setara Rp 2,5 triliun) dengan mekanisme yang lebih mudah, akuntabel dan satu pintu.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan peran Indonesia yang lebih aktif dalam bentuk “diplomasi tangan di atas”. Sejumlah negara dari kawasan Pasifik, Afrika, maupun Asia Tengah diketahui telah menerima bantuan luar negeri Indonesia.