Alberto Fernandez Unggul Saat Peso Argentina Babak Belur

Di bawah pemerintahan Macri, ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin itu telah mengalami kejatuhan dan dihantam krisis.

Pemilu ini sendiri telah memicu aksi jual mata uang peso, obligasi, dan juga saham. Bank sentral Argentina (BCRA) pada Senin pagi (28/10) waktu setempat, mengumumkan akan memotong jumlah maksimum dolar yang bisa dibeli individu.

Arus keluar cadangan devisa negara meningkat setelah Presiden Mauricio Macri kalah di putaran pertama pada Pemilu Presiden Argentina pada hari Minggu.

Macri kalah dari lawannya, Alberto Fernandez. Kemenangan Fernandez disambut baik oleh warga Argentina.

Namun kemenangan tersebut belum memberikan kepastian pulihnya ekonomi Argentina, sehingga BRCA mengambil tindakan guna meredam kemerosotan cadangan devisa.

BRCA mengatakan akan membatasi pembelian dolar menjadi 200 dolar AS per bulan melalui rekening bank. Di mana transaksi tunai hanya boleh 100 dolar AS setiap bulan dalam bentuk tunai, hingga Desember.

Angka ini merupakan penurunan yang drastis dari ketentuan yang diberlakukan pada awal September lalu. Saat itu limit pembelian dolar ditetapkan sebesar 10.000 dolar AS untuk membantu mengerem pelemahan mata uang peso.

"Mengingat tingkat ketidakpastian saat ini, dewan BCRA telah memutuskan untuk mengambil serangkaian langkah pada hari Minggu ini untuk menjaga cadangan Bank Sentral," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan, mengutip Reuters.

Mata uang peso mengalami kemerosotan tajam sejak bulan Agustus lalu setelah Fernadez terlihat diunggulkan menjadi Presiden baru Argentina, dan kini terlihat semakin kuat posisinya untuk menduduki kursi presiden.

Fernadez merupakan tokoh peronisme, ideologi yang dilahirkan oleh mantan presiden Argentina Juan Domingo Perón. Ideologi tersebut dikatakan cenderung populis, sehingga Agentina nantinya akan menggelontorkan anggaran besar-besar untuk kebijakan yang populis.

Dengan menerapkan kebijakan populis, pemerintah Argentina tentunya harus menambah utang lagi, dan risiko terjadinya gagal bayar atau default. Sehingga, kebijakan tersebut cenderung tidak disukai pelaku pasar apalagi dalam kondisi krisis.