Hubungan Memburuk, Jepang Dan Korsel Sama-sama Tolak Isu Rekonsiliasi

Senin (28/10), Kyodo melaporkan Korea Selatan dan Jepang tengah mempertimbangkan sebuah program yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari kedua negara. Namun pemerintah Jepang tidak akan memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa pada Perang Dunia II lalu.

Sementara dilansir dari Reuters, baik Jepang dan Korea Selatan pada Selasa (29/10) menolak kabar tersebut. Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan laporan tersebut tidak benar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

"Sambil menghormati putusan pengadilan, pemerintah (Korea Selatan) terbuka untuk menemukan cara-cara yang wajar yang dapat diterima oleh para korban dan rakyat kedua negara dan terus berkomunikasi dengan otoritas diplomatik Jepang," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Suga sendiri menolak untuk berkomentar apakah gagasan untuk membuat program tersebut dapat dijalankan nantinya. Terlebih media mengaitkan program tersebut dengan surat yang dikirimkan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada Perdana Menteri Shinzo Abe pada pekan lalu.

Belakangan ini, hubungan bilateral Korsel dan Jepang berada di titik terburuk sejak masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada 1910 hingga 1945. Dipicu oleh tuntutan pengadilan Korea Selatan yang meminta Jepang memberikan kompensasi terhadap kerabat korban kerja paksa hingga wanita Korea yang dijadikan wanita penghibur pada perang.

Namun, Jepang menolak untuk memberikan kompensasi tersebut dan menyatakan semua persoalan tersebut telah diselesaikan pada perjanjian 1965.