Geram Dikaitkan Dengan Kasus Pembunuhan, Presiden Brasil Ancam Putus Lisensi TV

TV Globo melaporkan pada awal pekan ini bahwa hanya selang beberapa jam sebelum pembunuhan yang terjadi pada bulan Maret 2018, tersangka diduga telah mengatakan kepada penjaga pintu bahwa dia akan pergi ke rumah Bolsonaro. Karena itulah, dia mendapatkan akses ke tempat yang dijaga ketat dan melancarkan aksinya.
 
Pasca pembunuhan itu, penyelidik menangkap dua mantan perwira polisi, yakni Ronnie Lessa dan Elcio de Queiroz hampir setahun kemudian. Mereka dituduh membunuh Franco dengan imbalan sekitar 50 ribu dolar AS. Kasus ini memicu protes luas di Brasil.

Bolsonaro yang mulai menjabat awal tahun ini, telah membantah ada kaitannya dengan kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa dia berada di Brasilia pada hari pembunuhan.

"Ini adalah jurnalisme busuk dan kejam yang dilakukan oleh TV Globo," kata Bolsonaro dalam video langsung di media sosial.

Menyusul laporan itu, Bolsonaro menuduh media dan bekas sekutu, Gubernur Rio Wilson Witzel, berkonspirasi untuk menyerangnya dan keluarganya.

Bolsonaro kemudian mendiskusikan garis waktu untuk memperbarui lisensi jaringan, yang merupakan bagian dari Grupo Globo, grup media terbesar di Brasil yang mencakup TV, penerbitan, konten internet, dan label musik.

"Kita akan bicara pada 2022," kata Bolsonaro, seperti dikabarkan Al Jazeera.

"Anda lebih baik berharap saya sudah mati pada saat itu, karena proses pembaruan tidak akan menjadi penganiayaan, tapi tidak akan ada solusi untuk Anda atau siapa pun," sambungnya.

Dalam sebuah pernyataan, Globo menyatakan penyesalan tentang komentar Bolsonaro dan mengatakan tujuannya adalah untuk memberi tahu publik Brasil.

Sementara terkait pembaruan lisensinya, pihak Globo mengatakan telah memenuhi kewajibannya selama 54 tahun terakhir.

Sedangkan Komite untuk Perlindungan Jurnalis (CPJ) meminta Bolsonaro untuk menahan diri dari menghina dan mengancam media.

"Ancaman dan penghinaan Presiden Bolsonaro terhadap penyiar berita terbesar di Brasil tidak memiliki tempat dalam demokrasi," kata Koordinator Program CPJ Central dan Amerika Selatan Natalie Southwick dalam sebuah pernyataan.

"Warga Brazil memiliki hak untuk mengakses berita tanpa batasan pemerintah, dan kemampuan pemerintah untuk mengeluarkan lisensi tidak boleh digunakan sebagai bentuk sensor," tambahnya.