Dia menilai bahwa gelombang protes tersebut tidak lain merupakan bentuk kudeta. Bahkan, alih-alih mengamankan situasi, petugas polisi pun ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Melalui akun Twitternya pada Sabtu (9/11), Morales mengatakan bahwa demokrasi Bolivia tersakiti dengan gelombang unjuk rasa dan kekerasan yang terjadi. Dia menyebut, pemberontakan polisi yang ikut dalam aksi tidak lain seperti bentuk kudeta.
"Demokrasi kita beresiko karena kudeta yang dilancarkan kelompok-kelompok kekerasan yang merusak tatanan konstitusional," tulis Morales di akun Twitternya.
Dia menyerukan kepada warga Bolivia untuk melindungi demokrasi dan konstitusi negara.
"Di hadapan komunitas internasional, kami mengecam serangan terhadap aturan hukum ini," tegasnya.
Diketahui bahwa gelombang unjuk rasa muncul setelah hasil pemilu yang disengketakan muncul. Dalam pemilu 20 Oktober lalu, Morales kembali terpilih menjadi orang nomor satu di Bolivia. Namun penghitungan suara sempat dihentikan selama hampir satu hari pasca pemilu.
Hal itu memicu kecaman dari pihak oposisi yang menilai bahwa ada kecurangan yang dibuat. Kecaman itu kemudian berubah menjadi protes dan aksi unjuk rasa. Massa turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi serta melakukan penutupan di jalan-jalan utama ibukota Bolivia.
Sementara itu, pemimpin sipil oposisi dari kota ibur Santa Cruz, Luis Fernando Camacho menilai bahwa aksi yang dilakukan di jalanan bukanlah untuk menggulingkan presiden, melainkan menggulingkan diktator.
"Kami datang bukan untuk menggulingkan seorang presiden, kami telah membebaskan Bolivia dari kediktatorannya," tulisnya di Twitter, seperti dikabarkan
Al Jazeera.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: