Presiden Sementara Bolivia Sepakat Tarik Militer Di Tengah Gelombang Protes

Dia juga mencabut undang-undang yang memberi mereka keleluasaan luas dalam penggunaan kekuatan dengan dalih untuk pengamanan.
"Jika tentara tidak perlu berada di jalanan, itu tidak akan terjadi," kata Anez dalam pengumumannya pada Minggu (24/11).

"Itu karena kebutuhan ekstrim bahwa tentara dikerahkan," jelasnya.

"Itu bukan untuk menyalahgunakan siapa pun atau untuk menunjukkan kekuatan," tambah Anez, seperti dimuat Reuters.

Keputusan itu diambil setelah perundingan antara pemerintah dengan kelompok adat, petani dan serikat pekerja yang digelar akhir pekan kemarin.

Sebagai balasan atas putusan tersebut, mereka yang terlibat dalam perundingan sepakat untuk memerintahkan pengikut mereka untuk mengakhiri demonstrasi.
Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, pasukan militer akan tetap berjaga-jaga di perusahaan-perusahaan negara yang strategis untuk mencegah vandalisme.

Selain itu, dalam kesempakatan itu, pemerintah Bolivia berkomitmen untuk melindungi para pemimpin sosial dan anggota parlemen dari penganiayaan, memberikan kompensasi bagi anggota keluarga orang yang terbunuh dalam bentrokan dan membebaskan mereka yang ditangkap dalam protes.

Diketahui bahwa gelombang protes yang terjadi di Bolivia antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan terjadi sejak pemilihan umum 20 Oktober lalu di mana mantan presiden Evo Morales kembali terpilih.

Morales kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada 10 Oktober lalu di bawah tekanan. Meski begitu, hal itu tidak juga memperbaiki masalah politik yang terjadi.

Sedikitnya 30 orang meninggal dunia dalam unjuk rasa berujung bentrok yang kerap terjadi antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Sebagian besar korban tewas berjatuhan dalam aksi unjuk rasa pasca Morales mengundurkan diri.

Para pemimpin sosial menyalahkan militer atas kematian tersebut. Namun pemerintah Anez menyangkal tuduhan itu.