Bulan lalu, Turki melancarkan serangan terhadap pasukan pimpinan Kurdi di Suriah. Presiden Recep Tayyip Erdogan saat itu menyatakan militer Turki menargetkan 'teroris' dari milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Langkah itu menuai kritikan, dengan beberapa pihak menyebut Turki memperlemah pertempuran melawan elemen-elemen ISIS dengan operasinya terhadap YPG. Padahal diketahui bahwa YPG sebelumnya menjadi ujung tombak dalam pertempuran melawan ISIS.
Macron berulang kali mengkritik operasi militer Turki, dalam kritikan terbaru menyebut Turki memberikan kondisi 'fait accompli' terhadap sekutu-sekutunya, yang membahayakan koalisi anti-ISIS, melansir AFP, Jumat (29/11).
Fait accompli merupakan kondisi di mana suatu pihak tidak memiliki opsi lain kecuali menerima apapun yang telah diputuskan pihak lain.
Kritikan Macron itu menuai reaksi keras dari Turki, yang menuduh Prancis berniat mendirikan sebuah negara Kurdi di dalam Suriah.
"Bagaimanapun, dia (Macron-red) mensponsori organisasi teroris, dia menerima mereka secara rutin di Elysee (Istana Kepresidenan Prancis)," sebut Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Turki menganggap YPG sebagai pecahan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang melakukan pemberontakan di dalam wilayah Turki selama 35 tahun terakhir. PKK juga dimasukkan daftar hitam sebagai kelompok teror oleh Turki juga negara-negara Barat yang menjadi sekutunya.
"Jangan sampai Macron lupa... Turki juga anggota NATO. Yang mendukung sekutu-sekutunya," imbuh Cavusoglu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengkritik operasi militer Turki terhadap milisi Kurdi di wilayah Suriah. Kritikan Macron membuat Otoritas Turki menuduh Macron mensponsori terorisme di Suriah. 
