Libya-Turki Teken Kesepakatan Militer, Yunani Langsung Minta Bantuan NATO

"Aliansi tidak dapat tetap acuh tak acuh ketika salah satu anggotanya secara terbuka melanggar hukum internasional dan bertujuan (untuk menyakiti) anggota lainnya," ujar Mitsotakis dalam pidatonya seperti yang dimuat Channel News Asia.

Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani perjanjian keamanan, militer, serta yuridiksi maritim dengan Kepala Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Perdana Menteri Fayed al-Sarraj yang berbasis di Tripoli.

Selain Yunani, penolakan atas kesepakatan tersebut juga disuarakan oleh Liga Arab. Sementara Utusan PBB untuk Libya, Ghassan Salame mengatakan perjanjian-perjanjian serupa justru telah meningkatkan kerusuhan di Mesir dan Siprus.

Pekan lalu, penolakan Yunani juga dibuktikan dengan pemanggilan Duta Besar Turki dan Libya di Yunani untuk meminta informasi lebih lanjut. Bahkan pada Minggu (1/12), Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Choukry di Kairo.

Ketakutan akan semakin buruknya kondisi Libya sendiri diperparah dengan adanya operasi militer yang dilakukan oleh Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah pada bulan lalu.

Dengan konflik yang semakin buruk, Yunani yang telah menjadi pintu gerbang ke Eropa khawatir pencari suaka akan makin berbondong-bondong mendatangi negara mereka.