Demikian laporan yang dimuat oleh media lokal
KCNA, Senin (30/12) merujuk pada pertemuan WPK pada Sabtu (28/12) selama empat hari.
Dalam pertemuan hari pertama, Kim memimpin pleno yang membahas sejumlah masalah kebijakan keamanan, utamanya tenggat waktu akhir tahun yang diberikan Pyongyang untuk Washington agar dapat memberikan konsesi yang lebih baik guna melanjutkan macetnya dialog denuklirisasi.
Pada Minggu (29/12), dalam sesi mengenai bidang urusan luar negeri, industri amunisi dan angkatan bersenjata, Kim menekankan perlunya mengambil langkah-langkah positif dan ofensif untuk menjamin kedaulatan dan keamanan negara.
"Dengan langkah-langkah 'positif dan ofensif', itu mungkin berarti tindakan yang sangat provokatif terhadap Amerika Serikat dan juga Korea Selatan," ujar seorang profesor ahli Korea Utara di Universitas Seoul menafsirkan hal tersebut.
Namun sayangnya, tak dijelasakan lebih lanjut terkait dengan maksud dari positif dan ofensif dalam laporan tersebut.
Sementara itu, pertemuan WPK sendiri adalah sidang pleno terbesar Komite Sentral ke-7 partai sejak 2013 dengan menyertakan 300 pejabat tinggi. Menurut KCNA, pertemuan tersebut masih berlangsung.
Selain membahas isu keamanan, pertemuan tersebut juga difokuskan pada isu ekonomi. Menurut Kim, sanksi PBB atas program nuklir harus membuat Utara perlu membangun ekonomi independen.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: