Demikian pernyataan yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis pada Kamis (16/1) dalam wawancara di televisi seperti yang dikutip dari
AP.
Pernyataan itu juga hanya berselang sehari sebelum kunjungan pemimpin militer Libya, Jenderal Khalifa Haftar ke Yunani.
"Yunani, pada tingkat pertemuan puncak (Uni Eropa) tidak akan pernah menerima solusi politik apapun tentang Libya yang tidak termasuk sebagai prasyarat pembatalan perjanjian ini," ujar Mitsotakis merujuk pada perjanjian batas maritim antara Yunani dan Turki.
"Sederhananya, kami akan menggunakan hak veto kami bahkan sebelum masalah mencapai puncak, di tingkat menteri luar negeri," tambahnya.
Mitsotakis mengatakan perjanjian antara Yunani dan Turki tidak dapat diterima dan ilegal. Lantaran menurutnya perjanjian tersebut telah mengabaikan hak-hak laut Yunani di daerah yang kaya akan gas alam dan sumber daya di Laut Mediterania tersebut.
Selain dengan Libya dan Turki, Yunani sebenarnya memiliki sengketa yang sama dengan Siprus dan Israel. Namun pada Kamis (2/1) lalu, ketiga negara telah menandatangani perjanjian bersama.
Perjanjian itu menyatakan ketiga negara akan membangun saluran pipa bawah laut sepanjang 1.900 km untuk mengangkut gas dari lepas pantai Mediterania ke Eropa.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: