Siapkan Dana Darurat 136 Juta Dolar AS, Ini Cara Jepang Perangi Virus Corona

Pemerintah Jepang meluncurkan paket rencana darurat senilai 136 juta dolar AS untuk melawan virus yang penyebaranya berpusat di kota Wuhan, China.

Rencana darurat itu disetujui pada hari Kamis (13/2) pada pertemuan satuan tugas yang dihadiri oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan kabinetnya.
Dana tersebut di akan digunakan untuk pengembangan vaksin dan perawatan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Beberapa caranya adalah dengan memperkuat sistem di National Institute of Infectious Diseases untuk meningkatkan kapasitasnya untuk menguji sampel. Hal ini juga akan mendukung pengembangan perawatan untuk kasus-kasus serius.

Selain itu juga, seperti dikabarkan NHK, pemerintah Jepang akan memberikan dukungan keuangan yang penting kepada prefektur untuk membangun layanan rawat jalan bagi orang-orang yang dicurigai terinfeksi.

Kemudian, pemerintah Jepang akan menggandeng sektor swasta untuk mengembangkan alat tes dasar, obat anti-virus dan vaksin sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan metode pencegahan, diagnosis, dan pengobatan.

Rencana darurat tersebut juga termasuk dukungan ekonomi untuk bisnis kecil, seperti perusahaan pariwisata, yang untuk sementara menderita kejatuhan bisnis.

Sedangkan, sekitar 4,5 miliar dolar AS akan disisihkan oleh Japan Finance Corporation milik pemerintah dan entitas lain untuk pinjaman darurat dan jaminan pinjaman.

Langkah ini diambil setelah sebelumnya Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan bahwa seorang wanita berusia 80-an yang tinggal di prefektur Kanagawa, tepat di sebelah barat Tokyo, meninggal dunia meninggal.

Dia dipindahkan antar rumah sakit karena kondisinya semakin memburuk. Setelah kematiannya, baru diketahui bahwa dia terinfeksi oleh virus corona.
Selain itu, seorang pengemudi taksi di Tokyo, yang media Jepang katakan adalah menantu dari perempuan itu, dan juga seorang lelaki berusia 20an di sebelah timur Tokyo serta seorang dokter di Wakayama juga dipastikan terinfeksi oleh virus tersebut.

"Kami akan tetap berhubungan dengan pemerintah setempat dan memperluas prosedur pengujian dan perawatan pasien untuk mencegah penyebaran penyakit," kata Perdana Menteri Shinzo Abe pada Jumat (14/2), seperti dikabarkan Reuters.