Suhu Politik Malaysia Memanas, Koalisi Pemerintahan Mahathir Terancam Pecah

Sejumlah media di Malaysia melaporkan kondisi terakhir.

Malaymail, misalnya, mengatakan bahwa Deputi Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR),  Datuk Seri Azmin Ali, dan wakil presiden partai Zuraida Kamaruddin, tengah bersiap-siap meninggalkan Partai Keadilan Rakyat (PKR).

“Seorang sumber yang berada di Hotel Sheraton Petaling Jaya di mana faksi "kartel" PKR saat ini bertemu mengatakan bahwa pengumuman akan dilakukan hari ini setelah jumlahnya cukup untuk membentuk pemerintahan baru,” tulis Malaymail dalam laporannya beberapa jam lalu.

PKR adalah elemen utama dalam koalisi Pakatan Harapan yang membentuk pemerintahan dengan Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri setelah menang dalam Pemilu 2018.

Anggota koalisi lain di Pakatan Harapan adalah Partai Aksi Demokrasi (DAP), Partai Amanah Nasional, dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia(PPBM).

Parlemen Malaysia memiliki 222 kursi. Dibutuhkan setidaknya 112 kursi untuk membentuk pemerintahan baru.

Saat ini PKR memiliki 50 kursi. Diikuti DAP dengan 40 kursi, PPBM dengan 26 kursi, dan Amanah dengan 11 kursi.  

Sementara Free Malaysia Today melaporkan sejumlah menteri telah membersihkan meja mereka, bersiap-siap untuk meninggalkan kantor kementerian apabila pemerintahan baru terbentuk.

Informasi lain yang berkembang mengatakan bahwa Mahathir Mohamad sedang mempersiapkan pemerintahan baru. Pemerintahan itu kelihatannya akan didukung oleh Partai Bersatu, dan sebagian anggota Parlemen dari PKR, seperti Datuk Seri Azmin Ali. UMNO yang memiliki 42 kursi dan Partai Islam Se-Malaysia yang memiliki 18 kursi di Parlemen juga disebut-sebut akan memberikan dukungan.

Mahathir sempat disebutkan akan bertemu dengan Yang Dipertuan Agong Malaysia. Namun pertemuan itu dilaporkan urung terjadi.