Ketegangan Politik Malaysia Dipicu Persaingan Lama Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim

Mahathir yang mendapat kesempatan menjadi Perdana Menteri setelah koalisi Pakatan Harapan menang dalam pemilihan umum tahun 2018 pernah berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim, penguasa Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Pakatan Harapan dibentuk empat partai politik, PKR, Partai Pribumi Malaysia Bersatu (PPBM) yang dipimpin Mahathir Mohamad, Partai Aksi Demokrasi (DAP), dan Partai Amanah Nasional. Partai itu memenangkan pemilu dan menumbangkan dominasi UMNO atau Barisan Nasional yang sudah berlangsung beberapa dekade.

Dalam pemerintahan Pakatan Harapan, istri Anwar Ibrahim menjadi Wakil Perdana Menteri.

Anwar Ibrahim yang kini menjadi Presiden PKR tampaknya sudah tak sabar menunggu janji Mahathir Mohamad menyerahkan kekuasaan kepadanya.

Salah seorang pentolan kelompok pro Anwar, Abdul Razak Ismail, telah mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan untuk menuntut Mahathir Mohamad mundur.

Hari ini (Minggu, 23/2) Mahathir Mohamad disebutkan sempat berencana bertemu dengan Yang Dipertuan Agong di Istana Negara. Namun menurut pemberitaan media Malaysia, pertemuan itu tidak terjadi.  

Sementara malam ini, anggota Parlemen dari sejumlah partai dilaporkan berkumpul di Sheraton Hotel.

Mereka berasal dari UMNO, Partai Islam Se-Malaysia (PAS), PPBM, dan juga PKR.

Sebelum jamuan makan malam, Deputi Presiden PKR Azmin Ali menggelar pertemuan dengan pendukungnya. Setelah itu ia mengatakan, akan mengundang anggota Parlemen dari berbagai spektrum dalam jamuan makan malam.

Spekulasi yang berkembang saat ini mengatakan, bahwa sebagian anggota PKR akan mendukung koalisi baru yang diberi nama Pakatan Nasional itu bersama PPBM, UMNO, dan PAS.

Mahathir Mohamad akan tetap dipercaya sebagai Perdana Menteri.

Malaysia Chinese Association (MCA) dan Malaysian Indian Congress (MIC) yang bergabung dengan UMNO pun kemungkinan besar akan mendukung koalisi ini.

Parlemen Malaysia memiliki 222 kursi. Dibutuhkan setidaknya 112 kursi koalisi untuk membentuk pemerintahan baru.