Soal Ekspor Produk Karantina Virus Corona, Korsel Prioritaskan Indonesia

"Negara tempat kami memprioritaskan adalah Amerika Serikat, karena telah ada lonjakan infeksi baru di sana, dan Presiden (Amerika Serikat) Donald Trump juga telah membuat permintaan kepada kami sendiri, sementara Amerika Serikat belum melarang masuknya warga kami dan mencapai kesepakatan pertukaran mata uang dengan Korea Selatan," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan yang namanya tidak disebutkan, kepada kantor berita Korea Selatan Yonhap (Jumat, 27/3).

Juga dalam daftar prioritas adalah UEA, yang menurut pejabat tersebut telah mempertahankan kerja sama di berbagai sektor.

Negara yang juga masuk dalam daftar prioritas selanjutnya adalah Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara mitra utama untuk Kebijakan Selatan Baru ala Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara.
Dia mengatakan bahwa ada 117 negara di dunia saat ini yang berupaya meminta pasokan alat tes dan perangkat karantina lain ke Korea Selatan. Di antara 117 negara itu, 31 di antaranya menghubungi pemerintah Korea Selatan dan ingin mengimpor produk sementara 30 negara lain telah meminta produk tersebut sebagai bantuan kemanusiaan.

Selain itu, 20 negara telah menyatakan harapan untuk mengimpor produk-produk tersebut dan menerimanya sebagai bantuan kemanusiaan, sementara 36 negara lain telah mencari barang-barang tersebut melalui kerja sama sektor sipil.

Namun dia menegaskan bahwa prinsip utama yang diambil oleh Korea Selatan adalah, keputusan apa pun tentang ekspor dapat datang hanya setelah ada jaminan bahwa pengiriman keluar tidak akan menyebabkan kekurangan dalam negeri.

Di samping itu, pemerintah Korea Selatan juga telah membentuk tim antarlembaga untuk memenuhi permintaan internasional yang meningkat akan produk karantina buatan Korea Selatan dengan cara yang memajukan kepentingan diplomatik dan ekonomi negara secara keseluruhan.

"Kami membentuk tim, berpikir bahwa dukungan itu harus berjalan ke arah mempromosikan tidak hanya kepentingan diplomatik tetapi juga kepentingan ekonomi praktis, dan memaksimalkan kekuatan lunak kami sebagai negara maju dalam hal keahlian karantina," tegasnya.