Hebatnya Maroko, Melakukan Mitigasi Jauh Sebelum Arab Spring

Dari sekian banyak negara yang sempat dihumbalang Arab Spring, Kerajaan Maroko di Afrika Utara termasuk yang dapat melaluinya dengan baik.

Maroko tidak mengalami gejolak politik yang mengakibatkan kejatuhan rezim seperti yang terjadi di Tunisia, Libya dan Mesir, serta negara-negara Arab di Timur Tengah.

Menurut Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa, salah satu kunci keberhasilan Kerajaan Maroko karena lebih awal melakukan reformasi saat Raja Muhammad VI menggantikan ayahnya Raja Hassan II di tahun 1999, atau 12 tahun sebelum Arab Spring.

Ketika naik tahta menggantikan ayahnya, Raja Muhammad VI baru berusia 36 tahun. Sebagai tokoh muda dengan pendidikan Eropa ia memiliki berbagai ambisi untuk membangun dan memajukan Maroko.

Raja Muhammad VI pun sedikit banyak mengubah wajah kekuasaan di Maroko menjadi lebih humanis dan demokratis.

Reformasi Muhammad VI itu menjadi semacam mitigasi yang bermanfaat satu dekade kemudian “musim semi” politik melanda negara-negara Arab.

Pernyataan Teguh itu disampaikan dalam diskusi daring bertajuk "Ujung Musim Semi Arab dan Liberalisasi Saudi” yang diselenggarakan Pusat Kajian Tajdid Institute, Jumat sore (1/5).

Ketika musim semi Arab melanda, sambung Teguh, Raja Muhammad VI meresponnya dengan reformasi politik yang lebih progresif melalui amandemen Kontitusi.

Draft amandemen Konstitusi disusun oleh sebuah badan Konstituante dan diperdebatkan di tengah masyarakat selama berbulan-bulan sebelum referandum di bulan Juli 2011.

Poin-poin penting di dalam Konstitusi baru itu adalah memberikan hak politik yang lebih besar kepada partai politik dan Parlemen untuk menyusun pemerintahan, memberikan perlindungan yang lebih besar pada keluarga dan wanita, juga mengadopsi bahasa Barber menjadi salah satu bahasa nasional. Pembangunan kawasan juga menjadi salah satu tema penting di dalam Konstitusi baru.

Dengan itu, Maroko relatif berhasil mengurangi kesenjangan antar daerah.   

Reformasi yang dilakukan Maroko ini juga bermanfaat dalam menghadapi isu separatisme di Sahara Maroko.

Pada tahun 2011 dan 2012 Teguh diundang berbicara sebagai petisioner isu separatisme di Maroko di Komisi Empat PBB yang membidangi dekolonisasi.

Menurut Teguh, reformasi yang dilakukan Maroko sejak 1999 dan 2011 membuat upaya untuk meyakinkan bahwa Sahara Maroko adalah bagian dari Kerajaan Maroko menjadi lebih mudah.