Inggris Terapkan Aturan Karantina Baru, Siapa Pun Yang Melanggar Akan Didenda Rp 18 Juta

Inggris saat lockdown/Net

Inggris menerapkan aturan baru terkait karantina para pelancong yang datang dari luar negeri, termasuk warga negara Inggris itu sendiri.

Dalam pengumuman yang disampaikan pada Jumat (22/5), semua pelancong yang datang dari luar negeri, temasuk warga Inggris yang kembali, diharuskan isolasi mandiri selama 14 hari. Mereka juga harus memberikan rincian di mana mereka akan tinggal.

Menurut surat kabar Daily Telegraph, mereka yang melanggar aturan karantina akan didenda sebesar 1.000 pound atau sekitar Rp 18 juta (Rp 18.125/pound) ketika petugas kesehatan melakukan pemeriksaan di tempat karantina yang telah diinfokan.

Sementara itu, dilansir Reuters, mereka yang tiba dari Republik Irlandia akan akan dibebaskan dari karantina. Beberapa pekerjaan seperti pengemudi angkutan barang juga akan dibebaskan dari aturan tersebut.

"Saya belum bisa mengatakan berapa lama karantina ini akan berlangsung. Itu adalah sesuatu yang akan kami ulas setiap tiga minggu atau lebih," ujar Sekretaris Irlandia Utara Brandon Lewis.

Di sisi lain, Menteri Transportasi, Grant Shapps menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan negosiasi "jembatan udara" bagi pelancong yang datang dari negara-negara dengan tingkat infeksi yang rendah.

Lewis mengatakan rincian lengkap dari rencana itu akan diuraikan oleh Menteri Dalam Negeri, Priti Patel. Ada pun rencana tersebut bertujuan untuk mencegah puncak kedua dari pandemik virus corona baru.

Pada awal wabah muncul, Inggris termasuk negara yang longgar dalam pemeriksaan pelancong asing, termasuk yang berasal dari China. Itu juga yang membuat beberapa pihak menuding pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson terlalu lamban dalam menangani Covid-19.

Meski saat ini Inggris menerapkan aturan karantina bagi siapa pun yang datang dari luar negeri, namun pemerintahan Johnson tetap menuai kritik.

Beberapa anggota parlemen di partai Konservatif Johnson juga mempertanyakan keharusan aturan karantina tersebut karena akan semakin merusak ekonomi.

"Pemerintah perlu memikirkan kembali ini dengan cepat dan tidak masuk ke karantina. Jika mereka menaikkan level pengujian mereka, maka siapa pun yang datang akan diuji dan dimasukkan ke dalam aplikasi pelacakan," papar mantan pemimpin Konservatif, Duncan Smith.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Trump Tanggapi Kritikan Soal Main Golf Di Tengah Wabah: Ini Membuatnya Terdengar Seperti Dosa Besar
Dunia

Trump Tanggapi Kritikan Soal..

26 Mei 2020 06:33
Lebih Dari 100 Teroris Kembali Ke Jerman
Dunia

Lebih Dari 100 Teroris Kemba..

25 Mei 2020 17:08
Kim Jong Un Memimpin Pertemuan Komisi Militer Pusat Partai Pekerja
Dunia

Kim Jong Un Memimpin Pertemu..

25 Mei 2020 15:17
Jepang Cabut Status Darurat, Menteri Ekonomi: Tetap Waspada, Kami Tidak Bisa Hilangkan Virus Menjadi Nol
Dunia

Jepang Cabut Status Darurat,..

25 Mei 2020 13:44
Menlu China: UU Baru Terkait Hong Kong Tidak Pengaruhi Hak Dan Kebebasan Penduduk, Juga Kepentingan Investor Asing Yang Sah
Dunia

Menlu China: UU Baru Terkait..

25 Mei 2020 13:03
Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, Penerbangan Dari Brasil Ke AS Dibatasi
Dunia

Terjadi Lonjakan Kasus Covid..

25 Mei 2020 12:25
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Selandia Baru, PM Ardern: Kami Baik-baik Saja
Dunia

Gempa Magnitudo 5,8 Guncang ..

25 Mei 2020 11:36
Karena Pujiannya Kepada Gadis India, Postingan Ivanka Dibanjiri Kecaman
Dunia

Karena Pujiannya Kepada Gadi..

25 Mei 2020 10:05