Baru Sepekan Disumpah, PM Benjamin Netanyahu Hadapi Pengadilan Untuk Dugaan Korupsi

Pengadilan yang dibuka pada Minggu (24/5) tersebut hanya berselang sepekan setelah ia dan Benny Gantz disumpah dalam pemerintahan persatuan yang sudah dibentuk.

Dimuat Sputnik, pengadilan sudah memerintahkan Netanyahu untuk menghadiri sesi tersebut namun menolak untuk mengizinkan banyak pengawalnya untuk ikut dalam sesi karena melanggar aturan pembatasan sosial.

Netanyahu yang merupakan perdana menteri terlama dan pertama kali yang terlibat pidana telah dituntut dalam tiga kasus berbeda.

Kasus pertama, Netanyahu dan istrinya diduga telah menerima hadiah, termasuk cerutu mahal dan botol sampanye, dari dua pengusaha, yaitu miliarder Australia James Packer dan produser film Hollywood Israel Arnon Milchan. Jaksa menuding Netanyahu memberikan bantuan kepada Milchan.

Kasus kedua terkait dengan pertemuan antara Netanyahu dan Arnon Mozes yang merupakan pemilik surat kabar harian terbesar Israel Yedioth Athronoth. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pengesahan undang-undang yang memberlakukan pembatasan pada surat kabar Israel, Hayom dengan imbalan liputan politisi yang lebih menguntungkan di surat kabar Mozes.

Meskipun undang-undang tersebut belum disahkan, penemuan dan rilis rekaman pertemuan-pertemuan tersebut menjadi bukti kuat bagi Mozes yang didakwa dengan upaya suap, sementara Netanyahu dituduh melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Kasus ketiga sendiri merupakan quid pro quo antara Netanyahu dengan pemegang saham pengendali di raksasa telekomunikasi Bezeq, yang memiliki situs berita Walla, Shaul Elovitch.

Jaksa penuntut percaya bahwa Elovitch menekan eksekutif outlet berita untuk memastikan liputan yang menguntungkan bagi Netanyahu. Sebagai imbalan, Netanyahu telah mengurus kepentingan bisnis Elovitch.

Proses pengadilan terhadap Netanyahu diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Jika terbukti bersalah, perdana menteri yang berusia 70 tahun tersebut bisa menghadapi 10 tahun penjara karena penyuapan dan hingga tiga tahun karena penipuan dan pelanggaran kepercayaan.