Dengan Alasan Covid-19, Hong Kong Larang Peringatan Tiananmen 1989 Untuk Pertama Kalinya

Polisi Hong Kong pada Senin (1/6) melarang pertemuan, termasuk acara nyala lilin pada 4 Juni yang biasanya dilakukan oleh banyak orang.

Pada peringatan 2019 saja, peringatan Tiananmen melibatkan banyak orang. Itu adalah sepekan sebelum gelombang unjuk rasa besar-besaran dimulai di Hong Kong yang dipicu oleh RUU Ekstradisi.

Berdasarkan surat keberatan polisi kepada pihak penyelenggara yang dikutip oleh AFP, peringatan Tiananmen bisa menjadi ancaman besar bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat.

Meski begitu, panitia penyelenggara menuding polisi hanya menggunakan virus corona baru sebagai alasan untuk tidak diadakannya unjuk rasa.

"Saya tidak mengerti mengapa pemerintah melarang aksi unjuk rasa politik sementara memberi lampu hijau untuk dimulainya kembali sekolah dan layanan lainnya mulai dari katering, karaoke hingga kolam renang," ujar Ketua Aliansi Hong Kong, Lee Cheuk-yan yang kerap menjadi panitia penyelenggara peringatan Tiananmen sejak 1990.

Alih-alih, Lee meminta warga untuk tetap menyalakan lilin pada Kamis (4/6) pukul 8 malam dan melakukan upacara "hening" selama satu menit.

"Jika kita tidak diizinkan menyalakan lilin di unjuk rasa, kita akan membiarkan lilin menyala di seluruh kota," ucap Lee.

Dalam kesempatan tersebut, Lee juga bersumpah aliansinya akan terus menyuarakan untuk diakhirinya pemerintahan satu partai, khususnya juga menentang UU keamanan nasional yang akan diberlakukan China di Hong Kong.

Hingga saat ini, Hong Kong telah berhasil mengendalikan penyebaran virus corona baru dengan hanya mencatat lebih dari 1.000 infeksi dengan empat kematian.

Sejak beberapa pekan terakhir, pemerintah Hong Kong telah melakukan relaksasi kuncian dengan membuka kembali restoran hingga bioskop.

Sementara itu, unjuk rasa Tiananmen 1989 merupakan serangkaian unjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa dan diadakan di Lapangan Tiananmen, Beijing dari 15 April hingga 4 Juni 1989.

Unjuk rasa tersebut dilakukan karena adanya ketidakstabilan ekonomi dan politik yang membuat aktivis menuntut adanya demokratisasi. Insiden ini merenggut korban sebanyak lebih dari 3.000 orang atas tindakan dari pasukan bersenjata China.