UU Keamanan Nasional Bikin Warga Hong Kong Berbondong-bondong Buat Paspor Inggris

Salah satunya adalah Ming Wong. Wong bersama suami, saudara, orangtua, beserta dua anaknya mengaku sedang mempercepat proses pemindahan paspor.

Awalnya, mereka memindahkan paspor menjadi BNO karena gelombang protes di Hong Kong pada 2019. Namun, pemberlakuan UU keamanan nasional oleh China semakin membulatkan tekad mereka.

"Saya mulai mengisi aplikasi pada Desember setelah protes, tetapi undang-undang keamanan nasional sekarang yang benar-benar mendorong saya untuk menyelesaikan prosesnya," ujar Wong

Paspor BNO sendiri dikhususkan untuk warga Hong Kong yang sudah tinggal sebelum Inggris mengembalikan wilayah tersebut kepada China pada 1997. Dengan paspor tersebut, mereka bisa mengunjungi Inggris selama enam bulan, namun tetap tidak memiliki izin tinggal yang lebih dari itu.

Namun CNA melaporkan, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan akan menghapus batas enam bulan jika China tetap memberlakukan UU keamanan nasional di Hong Kong.

Meski China belum membuat langkah baru terkait dengan UU keamanan nasional, surat kabar Mingpao mengabarkan terjadi lonjakan pembaruan paspor BNO.

Dari data yang diperoleh media tersebut dari Kantor Paspor Inggris, aplikasi perpanjangan BNO meningkat pada paruh kedua tahun lalu, di tengah-tengah protes anti-pemerintah dengan jumlah total lebih dari 120.000. Angka tersebut hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan sekitar 14.000 pada 2017 dan 2018.

Konsultan imigrasi juga mengungkapkan mendapat serbuan pertanyaan terkait kepindahan warga dari Hong Kong sejak pengumuman UU keamanan nasional China pada 21 Mei.

"Minggu lalu saja, jumlah pertanyaan melonjak menjadi sekitar 100 per hari," ungkap Direktur Konsultasi Imigrasi, Swing Wong.

Selain Inggris, warga Hong Kong memiliki ketertarikan untuk pindah ke Amerika Serikat, Kanada, Taiwan, hingga Malaysia.