Kim Yo Jong yang saat ini menjadi Kepala Staf Kim Jong Un kemudian mengeluarkan peringatan melalui laporan media pemerintah
KCNA pada Kamis (4/6).
Dalam peringatannya, Kim Yo Jong mengancam akan membatalkan perjanjian militer bilateral jika Korea Selatan gagal menghentikan aksi para pembelot.
Baru-baru ini, para pembelot membuang ribuan selebaran anti-DPRK (nama resmi Korea Utara: Republik Rakyat Demokratik Korea) berjudul "Defectors from the North" di sepanjang sisi utara DMZ.
"Jika tindakan niat jahat seperti itu dilakukan di depan mata kita, dibiarkan untuk mengambil jalannya sendiri dengan dalih 'kebebasan individu' dan kebebasan berekspresi', pemerintah Korea Selatan segera harus menghadapi fase terburuk," ujar Kim Yo Jong.
Kim Yo Jong kemudian menyoroti pakta militer antara Korea Utara dan Korea Selatan yang disepakati pada 2018. Menurutnya, kesepakatan tersebut sudah tidak memiliki arti.
Sementara itu, dikutip
Reuters, menanggapi pernyataan Kim Jo Jong, jurubicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Yoh Sang-key, langsung menyerukan penghentian operasi selebaran.
Menurut Yoh, mengirim selebaran bisa meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara yang bisa meningkatkan risiko terhadap keamanan lingkungan dan properti pribadi.
"Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan operasi penyebaran selebaran beberapa kali," ungkap Yoh.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: