Kecam Pihak Yang Ikut Campur Urusan Hong Kong, China: Inggris Harus Hentikan Mentalitas Kolonial

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengungkapkan, tindakan Inggris adalah campur tangan "kotor" terhadap urusan dalam negeri China.

Lebih lanjut, seperti dikutip Sputnik pada Jumat (5/6), Zhao meminta Inggris untuk mengakui dan menghormati fakta bahwa Hong Kong sudah kembali ke China. Ia juga meminta agar Inggris berhenti menggunakan Deklarasi Bersama China-Inggris 1997 sebagai alasan.

Menurutnya, hubungan historis antara Inggris dan Hong Kong terjadi pada periode invasi dan kolonialisme. Sehingga Inggris harus berhenti memiliki pola pikir kolonial.

"Inggris secara terang-terangan mengklaim bahwa undang-undang terkait Hong Kong 'otoriter'. Ini kata yang tepat untuk menggambarkan pemerintahan kolonialnya di Hong Kong," ujar Zhao.

Ia merujuk pada UU keamanan nasional yang diberlakukan China di Hong Kong yang dikecam oleh Inggris.  

"Kami mendesak Inggris untuk 'mundur dari jurang', menolak pola pikir Perang Dingin dan mentalitas kolonial, dan mengakui serta menghormati fakta bahwa Hong Kong telah kembali ke China sebagai wilayah administrasi khusus," tegasnya.

"Ini harus mematuhi hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan domestik Cina. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya," sambung Zhao.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengatakan akan memberikan hak untuk tinggal dan bekerja bagi warga Hong Kong yang memiliki paspor BNO. Paspor tersebut dimiliki oleh warga sudah tinggal di Hong Kong sejak kolonialisme Inggris.

Johnson mengatakan, jika China bersikeras untuk memberlakukan UU keamanan nasional di Hong Kong, maka ia akan merevisi keimigrasian terkait pemegang paspor BNO. Di mana para pemegang paspor tersebut dapat tinggal selama 12 bulan dari 6 bulan.

Selain itu, pemegang paspor tersebut juga akan dipermudah untuk mendapatkan kewarganegaraan Inggris.