RUU Pencemaran Nama Baik Penuh Kontroversi, Pers Di Timor Leste Geram

Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak/Net

Rencana Menteri Kehakiman Timor Leste untuk memasukkan pencemaran nama baik sebagai tindak hukum pidana menuai kritikan. Terutama dari kalangan pers.

Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) dan Pers Persatuan Timor-Leste (TLPU) memprotes langkah tersebut karena dianggap bisa merusak kebebasan pers dan kepentingan publik.

Berdasarkan RUU yang diajukan, pencemaran nama baik akan masuk ke dalam hukum pidana Pasal 187-A hingga 187-F.

Isinya, setiap orang yang secara terbuka menyatakan dan mempublikasikan  “fakta” ​​atau “opini” di media sosial yang dapat menyinggung kehormatan, nama baik dan reputasi anggota pemerintah, pejabat gereja, atau pejabat publik saat ini atau sebelumnya dapat dituntut dan dihukum hingga tiga tahun penjara.

Menurut IFJ, jika RUU tersebut disahkan, maka konsekuensinya akan lebih besar karena bisa mengkriminalisasi ekspresi pendapat seseorang bahkan orang ketiga yang membagikan informasi tersebut.

Tidak hanya itu, seorang individu yang menyinggung orang yang telah meninggal juga bisa mendapatkan hukuman penjara.

Menindaklanjuti keberatan atas RUU tersebut, seperti dikutip dari Oekusi Post, IFJ dan TPLU mengaku pihaknya sudah mengirim surat kepada Perdana Menteri Taur Matan Ruak.

"RUU ini bertentangan dengan konstitusi Timor Leste dalam pasal 40-41 tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kami dari TLPU mengutuk undang-undang ini," ujar pihak TPLU.

Menurut TPLU, pemerintah berusaha menggunakan kesempatan darurat nasional untuk mengkriminalisasi wartawan dan warga yang mengkritik pemerintah.

Seperti halnya TPLU, IFJ juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar RUU tersebut dicabut.

"Jika undang-undang untuk mengkriminalisasi pencemaran nama baik diadopsi, ini akan menandai mundurnya komitmen terhadap demokrasi dan masyarakat terbuka yang telah menjadi penghargaan besar bagi Timor-Leste," ujar IFJ.

Selain dari kalangan pers, mantan Presiden Ramos-Horta dan mantan Perdana Menteri Dr Mari Alkatiri juga sudah mengkritik RUU kontroversial tersebut.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Tersinggung, Hongaria Desak Petinggi Uni Eropa Mengundurkan Diri
Dunia

Tersinggung, Hongaria Desak ..

29 September 2020 18:00
CDC: Maret Hingga September Ada 280 Ribu Anak Usia Sekolah Di AS Yang Terinfeksi Virus Corona
Dunia

CDC: Maret Hingga September ..

29 September 2020 17:31
Pilpres AS 2020, Para Dukun Peru Beraksi Untuk Menangkan Pilihan Mereka
Dunia

Pilpres AS 2020, Para Dukun ..

29 September 2020 16:07
Kunjungi Zona Demiliterisasi, Menlu Dominic Raab: Inggris Selalu Dukung Perdamaian Korea
Dunia

Kunjungi Zona Demiliterisasi..

29 September 2020 15:35
Nicolas Maduro: Pandemik Covid-19 Perburuk Kesenjangan Sosial Di Dunia
Dunia

Nicolas Maduro: Pandemik Cov..

29 September 2020 15:23
Jelang Debat Presiden Malam Ini, Gedung Putih Yakin Trump Sudah Sangat Siap Dengan Semua Topik
Dunia

Jelang Debat Presiden Malam ..

29 September 2020 15:21
Memaksimalkan Tenaga Lokal, Kuwait Pecat Semua Karyawan Ekspatriat
Dunia

Memaksimalkan Tenaga Lokal, ..

29 September 2020 15:00
Melesat Menuju 5G, Singapura Kumpulkan Ribuan Tenaga Kerja Profesional
Dunia

Melesat Menuju 5G, Singapura..

29 September 2020 14:55