Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh dewan pimpinan pusat PKR pada Jumat (19/6), pihaknya akan tetap terbuka untuk melakukan diskusi, termasuk dengan Mahathir, jika menyangkut upaya "menyelamatkan Malaysia".
"Namun partai telah memutuskan untuk tidak mendukung proposal pencalonan Dr Mahathir sebagai perdana menteri serta berpegang teguh pada konsensus PH untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri," demikian bunyi pernyataan yang dikutip dari
CNA.
Menurut PKR, akan menjadi masalah ketika Mahathir lah yang mengambil posisi perdana menteri untuk ketiga kalinya. Anwar Ibrahim sendiri merupakan presiden dari PH.
Tiga pihak yang tergabung dalam koalisi "PH Plus", yang terdiri dari PH, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) faksi Mahathir, dan Parti Warisan Sabah (Warisan) telah melakukan pertemuan pada pekan lalu terkait kandidat perdana menteri.
Pengumuman sendiri pada awalnya dilakukan pada Selasa (16/6), namun tertunda karena belum mencapai kesepakatan.
Negosiasi atas jabatan perdana menteri sendiri muncul ketika PH berencana untuk mengambil langkah-langkah guna kembali ke kekuasaan federal. Menyusul mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin telah diterima oleh parlemen.
Muhyiddin sendiri merupakan presiden Bersatu dan telah dinyatakan sebagai perdana menteri. Kendati begitu, pengambilan kekuasaan Muhyiddin dipertanyakan karena telah bergabung dengan OMNU dan membentuk koalisi baru, Perikatan Nasional (PN).
Saat ini, Muhyiddin telah kehilangan banyak dukungan di parlemen sementara untuk membentuk sebuah pemerintahan, ia harus terlebih dulu mendapat suara mayoritas.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: