Masih Rebutan Kursi PM, Pakatan Harapan: Kami Tidak Gila Kekuasaan

Demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Amanah Negara (Amanah), Mohamad Sabu dan Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokrat (DAP), Lim Guan Eng pada Senin (22/6), dikutip CNA.

"Kami telah dikritik karena tidak cepat mengambil kembali pemerintahan yang sah. Namun ketika kami mendapatkan satu-satunya rute yang tersisa, kami dikritik karena (dianggap) gila kekuasaan," bunyi pernyataan tersebut.

"Ini tidak adil karena kami tidak takut berada dalam oposisi. Rakyat memilih kita pada 2018 untuk berada di pemerintahan," lanjutnya.

Kemelut politik dalam tubuh pemerintahan Malaysia memang cukup rumit.

Pada 2018, PH terpilih dalam pemilihan umum dengan Mahathir Mohamad sebagai PM. Ketika itu, Mahathir dan pemimpin PH, Anwar Ibrahim setuju untuk berbagi kekuasaan.

Konflik terjadi pada Februari 2020 yang membuat Mahathir mengundurkan diri. Kesempatan tersebut diambil Muhyiddin Yassin untuk mengeluarkan Bersatu dari PH dan membentuk koalisi Perikatan Nasional (PN) dengan UMNO.

Sayangnya, koalisi PN masih dipertanyakan oleh publik karena kasus korupsi yang menjerat para petinggi UMNO. Di sisi lain, Bersatu kemudian pecah faksi antara pendukung Muhyiddin dan pendukung Mahathir.

Di tengah goyahnya koalisi PN, PH berusaha untuk kembali ke kekuasaan yang dianggap masih milik mereka. Namun perbedaan pendapat masih terjadi.

Amanah dan DAP diketahui mendukung Mahathir untuk kembali merebut kekuasaan PM. Sementara Parti Keadilan Rakyat (PKR) mendukung Anwar Ibrahim untuk menempati posisi tersebut.

“Baik DAP dan Amanah telah bekerja keras selama tiga bulan terakhir untuk menemukan landasan bersama yang dapat diterima oleh semua orang, tetapi sayangnya itu tidak berhasil," lanjut pernyataan tersebut,

“Kami berharap bahwa PKR dan Tun (Mahathir) bersama-sama dengan Warisan tidak akan semakin menjauh, melainkan terus bergerak lebih dekat bersama. Melihat satu sama lain sebagai saingan alih-alih sekutu tidak akan membantu rakyat," tambah mereka.

"Hanya ketika kita semua berada di halaman yang sama bersama-sama kita dapat memastikan bahwa PH dapat mengklaim kembali pemerintah rakyat," sambung mereka.