Soal Rencana Aneksasi Tepi Barat, AS: Terserah Israel

Melansir Reuters, AS tampaknya tidak ingin memberikan posisi yang spesifik atas rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi Tepi Barat pada 1 Juli.

Hal tersebut terlihat dari pertemuan para pejabat AS untuk membahas dukungan rencana Netanyahu. Mereka yang melakukan pertemuan adalah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo; pejabat senior Gedung Putih, Jared Kushner; utusan AS untuk Timur Tengah, Avi Berkowitz; dan Dutabesar AS untuk Israel, David Friedman.

"Pompeo tidak memberikan tanda-tanda di mana administrasi berdiri spesifik di atas rencana Netanyahu," ujar seorang pejabat AS seraya mengungkap, Presiden Donald Trump juga ikut bergabung dalam diskusi tersebut.

Rencana aneksasi Tepi Barat sendiri merupakan bagian dari implementasi proposal perdamaian Trump untuk Timur Tengah yang diluncurkan pada awal tahun ini.

Kendati begitu, menurut sumber yang memahami persoalan tersebut, AS sendiri masih mempertimbangkan rencana aneksasi Tepi Barat oleh Netanyahu.

Pertama, rencana Netanyahu tersebut tidak sesuai dengan rencana Trump. Selama ini, opsi utama yang dipertimbangkan AS adalah proses bertahap, langkah demi langkah, di mana Israel akan menyatakan kedaulatan atas beberapa pemukiman yang dekat dengan Yerusalem, bukannya 30 persen Tepi Barat yang dibayangkan dalam rencana awal Netanyahu

Meski Trump tidak menutup diri terhadap aneksasi yang lebih besar, namun menurut sumber tersebut, rencana Netanyahu terlalu cepat sehingga bisa mematikan tujuan untuk membuat Palestina akhirnya "duduk" bersama.

Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai pertentangan dari Yordania, satu dari hanya dua negara yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, dan dari negara-negara Teluk yang diam-diam memperluas keterlibatan dengan Israel.

Di sisi lain, AS sudah menegaskan bahwa mereka ingin rencana aneksasi tersebut telah mendapat konsensus dari pemerintahan persatuan Israel. Namun, Menteri Pertahanan Benny Gantz sendiri diketahui sampai saat ini enggan mendukung rencana Netanyahu.