Kecam Rencana Aneksasi Tepi Barat, Legislator AS Ancam Akan Potong Dana Untuk Israel

Melansir Anadolu Agency pada Selasa (30/6), mereka adalah Rashida Tlaib dari Michigan, Alexandria Ocasio-Cortez dari New York, Pramila Jayapal dari Washington, dan Betty McCollum dari Minnesota.

Surat tersebut mereka tujukan kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Dalam surat tersebut, mereka mengatakan, rencana aneksasi Tepi Barat yang diajukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu akan merusak prospek perdamaian masa depan.

"Di mana semua warga Israel dan Palestina dapat hidup dengan kesetaraan penuh, hak asasi manusia dan martabat, dan akan meletakkan dasar bagi Israel menjadi negara apartheid," lanjut mereka.

Jika Washington memberikan lampu hijau atas rencana yang ditargetkan dimulai pada 1 Juli tersebut, maka mereka akan berusaha untuk memotong pendanaan AS terhadap Israel.

"(Kami) akan bekerja untuk memastikan tidak adanya pengakuan serta mengejar kondisi pendanaan militer 3,8 miliar dolar AS ke Israel, termasuk kondisi hak asasi manusia dan dana pemotongan untuk pengadaan senjata Israel di luar negeri sama dengan atau melebihi jumlah yang dihabiskan pemerintah Israel setiap tahun untuk mendanai pemukiman, serta kebijakan dan praktik yang mendukung dan memungkinkannya," tekan para politisi Partai Demokrat tersebut.

"Kami tidak dapat mendukung sistem yang tidak demokratis di mana Israel akan secara permanen memerintah rakyat Palestina yang menolak penentuan nasib sendiri atau hak yang sama," sambung mereka.

Lebih lanjut, mereka mendesak pemerintah untuk berkomitmen agar perdamaian Israel dan Palestina berlandaskan solusi dua negara yang memenuhi hak, martabat, serta demokrasi.

Tidak berselang lama, surat tersebut langsung dikecam oleh Komite Urusan Publik Israel-Amerika (AIPAC). Komite tersebut mengatakan pernyataan para legislator dapat merusak hubungan antara AS dan Israel.

"AIPAC menentang surat itu yang secara eksplisit mengancam hubungan AS-Israel dengan cara yang akan merusak kepentingan Amerika, mempertaruhkan keamanan Israel dan membuat solusi dua negara lebih kecil kemungkinannya," ujar komite tersebut melalui akun Twitter-nya.