Kemlu Selidiki 99 Pengungsi Rohingya Di Aceh, Ada Potensi Korban Perdagangan Manusia

Berbicara dalam konferensi pers virtual pada Selasa (30/6), Retno menyampaikan, mayoritas dari pengungsi Rohingya yang diselamatkan nelayan Lhokseumawe pada 25 Juni lalu memiliki kartu UNHCR yang berarti berstatus resmi sebagai pengungsi dan memiliki hak perlindungan internasional.

"Atas nama kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk sementara menerima para pengungsi tersebut," ujar Retno.

"Selain faktor kemanusiaan, Indonesia juga akan mendalami lebih jauh kemungkinan mereka adalah korban penyelundupan dan perdagangan manusia," lanjutnya.

Terkait hal tersebut, Retno mengatakan, Indonesia meminta agar negara-negara di kawasan terus meningkatkan kerja sama melawan kejahatan lintas negara. Sembari, Indonesia juga menekankan bahwa prioritas utama tetap mengembalikan para pengungsi Rohingya ke negara asalnya, negara bagian Rakhine, Myanmar.

Berdasarkan penuturan Retno, dari 99 pengungsi, sebanyak 43 merupakan orang dewasa, 30 perempuan, 13 laki-laki. Sebanyak 56 lainnya anak-anak di bawah 18 tahun, 43 perempuan, 13 laki-laki.

Dari hasil tes, semua pengungsi dinyatakan sehat dan negatif Covid-19. Pemerintah sendiri telah memberikan fase pertolongan darurat, di mana kebutuhan pangan dan kesehatan mereka dipenuhi.

Sejak insiden terdamparnya pengungsi tersebut, Retno mengatakan, Kemlu terus melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk Satgas Penanganan Pengungsi, TNI, Polri, BPBD, hingga Dinas Sosial di Aceh Utara.

Selain itu, Retno mengatakan, Kemlu juga telah berkoordinasi dengan badan pengungsi PBB, UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Sementara itu, untuk mempertebal koordinasi, maka tim Kemlu bersama dengan tim satgas dari Kemenko Polhukam dan instansi lain seperti Kemendagri, imigrasi, Polri, dan Basarnas akan ke Aceh pada 1 Juli," pungkasnya.