Soal Multi-Track Diplomacy, Ahli: Indonesia Harus Bereskan Halaman Belakang Politik Luar Negeri

Dijelaskan oleh Dosen Senior Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Evi Fitriani, diplomasi memiliki tiga track.

Track 1 terkait dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Track 2 terkait dengan akademisi hingga pengusaha. Dan Track 3 dilakukan seperti mahasiswa, organisasi, dan lain sebagainya.

Menurut Evi, salah satu negara yang menjadi contoh dalam multi-track diplomacy adalah China.

"China sangat bagus di situ. Ketika Presiden Xi Jinping punya BRI (Belt and Road Initiatives), akademisinya semua mendukung, mahasiswanya (mendukung)," ujar Evi dalam diskusi virtual "Membaca Diplomasi Indonesia" pada Minggu (5/7).

"Saya pernah mengajak beberapa mahasiswa China ke UI , mereka dengan gigih mempertahankan BRI ini," lanjutnya.

Evi mengatakan, kesatuan dan konsistensi antara aktor negara dan non negara dalam multi-track diplomacy sangat penting. Namun, ia juga menyadari, sulit bagi sebuah negara demokrasi untuk melakukan hal tersebut.

"Itu tantangan kita, bagaimana Kemlu, Indonesia secara umum, mensosialisasikan halaman belakang politik luar negerinya dengan sasaran diplomasinya," tekan Evi.

Sebelumnya, Evi mencoba meluruskan pernyataan dari Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Bima mengungkap, ia sebagai pemerintah daerah kerap membentuk jaringan internasional dengan daerah-daerah di negara-negara lain dalam bentuk Track 2. Namun, ia mengeluh karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Track 1.

Meluruskan hal tersebut, Evi mengatakan, Bima adalah bagian dari Track 1, yaitu pemerintah itu sendiri.

"You are the government (Anda adalah pemerintah," tekan Evi.

Selain Evi dan Bima, diskusi tersebut juga menghadirkan jurubicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah; Ketua Umum JMSI sekaligus CEO RMOL Network, Teguh Santosa; Perwakilan UNDP, Siprianus Bate Soro; Alumni Australian National University, Theodore Weohua; sastrawan Okky Madasari; Dewan Ahli Perhumas, Nia Sarinastiti; dan staf KBRI Washington, Theodorus Satrio Nugroho.

Diskusi tersebut diikuti oleh lebih dari 100 peserta dengan dimoderatori oleh Ketua Umum PPI, Velix Wanggai.