Reuters yang mengutip surat kabar China pada Senin (6/7), mengungkap, satgas tersebut harus menindak segala jenis kejahatan seperti infiltrasi, subversi, sabotasi, terorisme, separatisme, hingga kegiatan keagamaan yang ekstrem.
Pernyataan tersebut sesuai dengan UU keamanan nasional Hong Kong yang berfungsi untuk membasmi kejahatan subversi, terorisme, separatisme, dan campur tangan asing.
"Kamanan politik terkait dengan keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat," catatan surat kabar tersebut yang melaporkan bahwa satgas tersebut telah melakukan pertemuan.
Sesuai dengan catatan tersebut, tanggung jawab utama satgas khusus adalah melindungi sistem politik China. Di mana satgas tersebut bagian dari kelompok koordinasi "Bangun China yang Damai" yang sudah dibentuk pada April dan dipimpin oleh pejabat penegak hukum terkemuka, Guo Shengkun.
Terkait dengan penanganan Covid-19, dikatakan pemerintah hanya dapat menjamin keselamatan rakyat jika bisa mempertahankan lingkungan politik yang stabil.
Peluncuran satgas tersebut beriringan dengan ditangkapnya seorang profesor hukum terkemuka dari Universitas Tsinghua, Xu Zhangrun.
Xu diduga ditangkap dan ditahan karena mengkritik pemerintahan Presiden Xi Jinping dengan menerbitkan esai tekait penanganan pandemik Covid-19 melalui situs web luar negeri.
Dalam esainya, Xu mengatakan kekacauan yang terjadi di Provinsi Hubei pada awal wabah mencerminkan masalah sistemik di China.
Xu juga sempat menerbitkan esai yang berisi penolakannya atas penghapusan masa jabatan presiden pada 2018.
Fenomena penahanan kritikus bukan kali pertama yang dilakukan oleh pemerintah China. Sebelumnya ada sejumlah nama lain, seperti Chen Jieren, mantan jurnalis dan Ren Zhiqiang, taipan kritis yang juga ikut ditangkap karena mengungkapkan pendapatnya mengenai pemerintahan Xi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: