Jika AS Benar-benar Larang TikTok, Itu Adalah Diskriminasi dan Tanda Tidak Percaya Diri

Dalam sebuah artikelnya, Global Time mengatakan bahwa kondisi itu berbeda, dan tidak dapat dibandingkan. Sejak beberapa tahun lalu, berbagai layanan Google tak dapat diakses dari China. Layanan Gmail hingga pencarian Google, semua tak bisa digunakan. Aturan ini dilakukan China karena Google tidak bersedia mematuhi aturan hukum China.

China meminta perusahaan internet AS, di antaranya termasuk Google itu, agar mematuhi undang-undang dan peraturan China. Sebuah tuntutan yang wajar bagi siapa saja yang ingin beroperasi di China. Namun, Google ternyata malah menarik diri dari China pada 2010.

China menyambut baik perusahaan-perusahaan AS ini untuk kembali ke daratan China asalkan mereka mematuhi hukum Tiongkok. Pada tahun 2018, Google berencana kembali ke daratan China dengan meluncurkan mesin pencari Capung, tetapi perusahaan itu akhirnya menyerah karena tekanan politik AS.

Sementara TikTok, bagaimanapun telah mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan AS agar aplikasi itu bisa digunakan di AS.
Perusahaan TikTok sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa data pengguna AS hanya disimpan di AS, pusat datanya terletak sepenuhnya di luar China, dan tidak mengirim data pengguna apa pun ke China.

Pada bulan Mei, TikTok menunjuk pengusaha Amerika dan mantan eksekutif perusahaan Walt Disney Company Kevin Mayer sebagai CEO-nya. TikTok telah sangat berhati-hati dan sah menurut hukum. Namun, nyatanya TikTok tetap saja menghadapi penolakan di AS pasca pecahnya bentrokan India dan China di Ladakh. AS kini menjadi tidak toleran terhadap China. Inilah yang disayangkan China, tulis artikel berjudul, ‘US Shows Military Muscle To Provoke China’.

Padahal selama ini China tidak pernah ikut campur dalam pilihan aplikasi internet negara lain, sementara AS mendorong larangan India terhadap 59 aplikasi China, termasuk TikTok.

Ketika sebuah negara memberlakukan pemblokiran atau pelarangan terhadap sebuah produk negara lain, hanya ada dua alasan, yaitu karena faktor ekonomi dan politik.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa AS telah memutuskan pelarangan aplikasi media sosial China, termasuk TikTok, dalam sebuah wawancara dengan Fox News, pada Senin pekan lalu. Bahkan, dengan terang-terangan Pompeo mengklaim bahwa orang tinggal mengunduh aplikasi China saja, “Jika Anda ingin informasi pribadi Anda berada di tangan Partai Komunis China." Sebuah pernyataan yang lebih tepat berupa tuduhan.

TikTok populer di AS, terutama di kalangan anak muda Amerika. Data perusahaan pada 2019, menunjukkan bahwa 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan TikTok di AS berusia antara 16 dan 24 tahun.

Mungkin AS tidak dapat menanggung aplikasi hiburan China. Larangan AS terhadap TikTok dan aplikasi media sosial China lainnya barangkali hanya menunjukkan diskriminasi dan kurangnya kepercayaan diri. Apakah hanya perusahaan teknologi AS yang dapat beroperasi di negara itu? Ini terlalu jauh dari semangat keterbukaan AS.

Lihat, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggunakan TikTok untuk pertama kalinya untuk memberi selamat kepada lulusan sekolah Prancis setelah hasil ujian mereka, tepat sehari setelah Pompeo mengisyaratkan kemungkinan larangan penggunaan TikTok.

“Jika pemerintah AS memutuskan untuk melarang TikTok, kebijakan proteksionis bertentangan dengan semangat pasar bebas yang selalu dianjurkan AS. Itu adalah kemunduran. Politisasi teknologi hanya akan merusak daya saing teknologinya sendiri,” tulis artikel itu.

Manajemen internet China telah terbukti sangat diperlukan, dan sejumlah perusahaan internet China yang kompetitif telah muncul. Semoga, AS masih bisa mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan sikap terbuka, alih-alih menggunakan politik untuk menekan lawan-lawannya.