Australia Tawari Izin Tinggal Permanen Bagi 10.000 Pemegang Paspor Hong Kong

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison/Net

Australia akan menawarkan 10.000 pemegang paspor Hong Kong yang saat ini tinggal di Australia untuk mengajukan permohonan tinggal permanen begitu visa mereka berakhir.

Langkah tersebut merupakan tanggapan pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison terhadap UU keamanan nasional yang diberlakukan China terhadap Hong Kong pada 30 Juni lalu.

Morrison sendiri percaya UU keamanan nasional dapat melukai kebebasan berekspresi warga Hong Kong, melansir The Telegraph.

"Itu berarti bahwa banyak pemegang paspor Hong Kong mungkin mencari tujuan lain untuk dikunjungi dan karenanya kami telah mengajukan opsi visa tambahan untuk mereka," papar Penjabat Menteri Imigrasi Alan Tudge kepada televisi ABC pada Minggu (12/7).

Tudge menjelaskan, untuk mendapatkan tempat tinggal permanen, pelamar masih harus lulus tes karakter, tes keamanan nasional dan sejenisnya.

"Jadi itu tidak otomatis. Tapi itu tentu saja jalur yang lebih mudah menuju tempat tinggal permanen dan tentu saja menjadi penduduk tetap, kemudian ada jalan menuju kewarganegaraan di sana," sambungnya.

"Jika orang benar-benar dianiaya dan mereka dapat membuktikan kasus itu, maka mereka dapat mengajukan permohonan untuk salah satu visa kemanusiaan kami dalam kasus apa pun," jelasnya lagi.

Pekan lalu, Morrison mengumumkan pihaknya menunda perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan memperpanjang visa bagi penduduk Hong Kong dari dua menjadi lima tahun.

Merespons keputusan Australia, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya juga memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

"Konsekuensinya akan sepenuhnya ditanggung oleh Australia," tekan jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian pada Kamis (9/7).

UU keamanan nasional Hong Kong sendiri berfungsi untuk mengatasi tindakan kejahatan seperti subversi, separatisme, terorisme, hingga campur tangan asing.

Para kritikus menganggap UU tersebut dijadikan tameng oleh pemerintahan Komunis China untuk mengekang kebebasan yang sudah dijanjikan kepada warga Hong Kong sesuai dengan kebijakan "satu negara, dua sistem".

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Menlu China Wang Yi: Hong Kong Perlu Mereformasi Sistem Pemilu Demi Masa Depan Lebih Cerah
Dunia

Menlu China Wang Yi: Hong Ko..

07 Maret 2021 15:54
Koalisi Saudi Hancurkan Drone Bersenjata Kiriman Houthi
Dunia

Koalisi Saudi Hancurkan Dron..

07 Maret 2021 14:39
Moderna Siap Pasok 13 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Untuk Filipina
Dunia

Moderna Siap Pasok 13 Juta D..

07 Maret 2021 14:05
Kunjungi Bekas Benteng ISIS, Paus Panjatkan Doa Untuk Korban Perang
Dunia

Kunjungi Bekas Benteng ISIS,..

07 Maret 2021 13:08
Gerakan Pembangkangan Myanmar, Puluhan Ribu Pengunjuk Rasa Penuhi Jalan-jalan Di Sejumlah Kota
Dunia

Gerakan Pembangkangan Myanma..

07 Maret 2021 12:34
Krisis Lebanon, PM Hassan Diab Ancam Politisi Hentikan Kisruh Dan Segera Bentuk Kabinet Baru
Dunia

Krisis Lebanon, PM Hassan Di..

07 Maret 2021 12:19
Dengan Banyak Pertimbangan, Korsel Dan AS Lanjutkan Latihan Militer Gabungan
Dunia

Dengan Banyak Pertimbangan, ..

07 Maret 2021 11:30
Amnesty International: Usulan Larangan Penggunaan Niqab Dan Burqa Di Swiss Langgar Hak Perempuan
Dunia

Amnesty International: Usula..

07 Maret 2021 10:41