NYT: Trump Siapkan Sanksi Baru, Anggota Partai Komunis China Dan Keluarganya Dilarang Masuk AS

Presiden China, Xi Jinping dan anggota Partai Komunis China/Net

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump selalu memiliki gagasan untuk memberikan sanksi pada China. Washington saat ini dilaporkan tengah mempersiapkan aturan pembatasan perjalanan untuk melarang masuk anggota Partai Komunis China (PKC).

Dari laporkan New York Times (NYT) yang dikutip pada Kamis (16/7), pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan langkah paling keras untuk China.

Menurut seorang pejabat, dalam sebuah proposal yang belum difinalisasi ataupun disejujui Trump, AS akan menerapkan larangan perjalanan bagi anggota PKC dan mencabut visa mereka serta keluarga mereka yang sudah berada di AS. Itu artinya, mereka akan dideportasi atau diusir secara paksa.

Selain itu, larangan masuk juga akan berlaku bagi anggota Tentara Pembebasan Rakyat dan eksekutif perusahaan-perusahaan milik negara.

Dari proposal tersebut, landasan hukum larangan masuk warga China berdasarkan UU Keimigrasian dan Kebangsaan 1952. Di mana Presiden AS memiliki wewenang untuk melarang masuk kelompok imigran yang merugikan kepentingan negara.

NYT mencatat, jika penerapan larangan ini benar-benar diberlakukan, maka akan menjadi pembatasan perjalanan terbesar dalam sejarah AS. Lantaran, PKC sendiri memiliki 92 juta anggota pada tahun lalu. Sehingga menurut perkiraan, larangan ini akan berpengaruh pada 270 juta individu.

Sementara itu, jumlah pelancong China ke AS setiap tahunnya tercatat sebanyak 3 juta orang.

Karena alasan itu, NYT mengatakan, saat ini para pejabat pemerintahan tengah mencari bahasa yang lebih lembut dan tepat untuk hanya menargetkan 25 anggota Politbiro PKC dan keluarga mereka. Termasuk Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang.

Isu larangan masuk ini muncul di tengah meningkatnya perselisihan antara AS dan China di berbagai bidang.

Pada Rabu (15/7), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga telah mengumumkan larangan masuk beberapa karyawan perusahaan teknologi China, termasuk Huawei.

Bulan lalu, Departemen Luar Negeri juga memberlakukan larangan perjalanan pada pejabat PKC yang dianggap merusak otonomi Hong Kong.

Tahun lalu, para pejabat China yang terlilbat dalam pelanggaran HAM muslim Uighur di Xinjiang juga dikenai sanksi.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Buat Aksi Solidaritas Palestina Di Kawasan, Jokowi Sampaikan Pernyataan Bersama Sultan Bolkiah Dan PM Muhyiddin
Dunia

Buat Aksi Solidaritas Palest..

17 Mei 2021 23:56
Militer Israel Akui Sudah Serang Kapal Selam Hamas Di Dekat Pantai Gaza
Dunia

Militer Israel Akui Sudah Se..

17 Mei 2021 20:24
Jalur Gaza Dibombardir, AS Sepakati Paket Penjualan Senjata Ratusan Juta Dolar Ke Israel
Dunia

Jalur Gaza Dibombardir, AS S..

17 Mei 2021 19:59
Erdogan Telepon Paus Fransiskus, Desak Bantu Akhiri Agresi Militer Israel
Dunia

Erdogan Telepon Paus Fransis..

17 Mei 2021 19:01
India Bersiap Hadapi Bencana Angin Topan Besar Di Tengah Derita Tsunami Covid-19
Dunia

India Bersiap Hadapi Bencana..

17 Mei 2021 17:12
Save the Children: Tiga Anak Di Gaza Terluka Setiap Satu Jam
Dunia

Save the Children: Tiga Anak..

17 Mei 2021 16:56
Konflik Israel-Hamas Merembet Ke Belanda, Monumen Pembantaian Warga Yahudi Jadi Korban Vandalisme
Dunia

Konflik Israel-Hamas Merembe..

17 Mei 2021 16:55
Kasus Covid-19 Menurun Turki Buka Pembatasan Bertahap, Pesta Pernikahan Tetap Dilarang
Dunia

Kasus Covid-19 Menurun Turki..

17 Mei 2021 16:37