NYT: Trump Siapkan Sanksi Baru, Anggota Partai Komunis China Dan Keluarganya Dilarang Masuk AS

Presiden China, Xi Jinping dan anggota Partai Komunis China/Net

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump selalu memiliki gagasan untuk memberikan sanksi pada China. Washington saat ini dilaporkan tengah mempersiapkan aturan pembatasan perjalanan untuk melarang masuk anggota Partai Komunis China (PKC).

Dari laporkan New York Times (NYT) yang dikutip pada Kamis (16/7), pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan langkah paling keras untuk China.

Menurut seorang pejabat, dalam sebuah proposal yang belum difinalisasi ataupun disejujui Trump, AS akan menerapkan larangan perjalanan bagi anggota PKC dan mencabut visa mereka serta keluarga mereka yang sudah berada di AS. Itu artinya, mereka akan dideportasi atau diusir secara paksa.

Selain itu, larangan masuk juga akan berlaku bagi anggota Tentara Pembebasan Rakyat dan eksekutif perusahaan-perusahaan milik negara.

Dari proposal tersebut, landasan hukum larangan masuk warga China berdasarkan UU Keimigrasian dan Kebangsaan 1952. Di mana Presiden AS memiliki wewenang untuk melarang masuk kelompok imigran yang merugikan kepentingan negara.

NYT mencatat, jika penerapan larangan ini benar-benar diberlakukan, maka akan menjadi pembatasan perjalanan terbesar dalam sejarah AS. Lantaran, PKC sendiri memiliki 92 juta anggota pada tahun lalu. Sehingga menurut perkiraan, larangan ini akan berpengaruh pada 270 juta individu.

Sementara itu, jumlah pelancong China ke AS setiap tahunnya tercatat sebanyak 3 juta orang.

Karena alasan itu, NYT mengatakan, saat ini para pejabat pemerintahan tengah mencari bahasa yang lebih lembut dan tepat untuk hanya menargetkan 25 anggota Politbiro PKC dan keluarga mereka. Termasuk Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang.

Isu larangan masuk ini muncul di tengah meningkatnya perselisihan antara AS dan China di berbagai bidang.

Pada Rabu (15/7), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga telah mengumumkan larangan masuk beberapa karyawan perusahaan teknologi China, termasuk Huawei.

Bulan lalu, Departemen Luar Negeri juga memberlakukan larangan perjalanan pada pejabat PKC yang dianggap merusak otonomi Hong Kong.

Tahun lalu, para pejabat China yang terlilbat dalam pelanggaran HAM muslim Uighur di Xinjiang juga dikenai sanksi.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Inggris Amankan 60 Juta Dosis Kandidat Vaksin Covid-19 Buatan Novavax
Dunia

Inggris Amankan 60 Juta Dosi..

14 Agustus 2020 12:42
Sambut Normalisasi Hubungan Dengan UEA, Presiden Israel Undang Putra Mahkota MBZ Ke Yerusalem
Dunia

Sambut Normalisasi Hubungan ..

14 Agustus 2020 12:15
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Sebut Pembebasan Ratusan Narapidana Taliban Ancaman Bagi Dunia
Dunia

Presiden Afghanistan Ashraf ..

14 Agustus 2020 12:08
Diprotes Pengusaha, Malaysia Cabut Pembatasan Rekrutmen TKA
Dunia

Diprotes Pengusaha, Malaysia..

14 Agustus 2020 11:58
Orangtua Kamala Harris Bukan WN AS, Donald Trump Pertanyakan Kelayakan Sang Pendamping Joe Biden
Dunia

Orangtua Kamala Harris Bukan..

14 Agustus 2020 11:38
Akhirnya Pemerintah Lebanon Libatkan Penyelidik Internasional Selidiki Ledakan Beirut Termasuk FBI
Dunia

Akhirnya Pemerintah Lebanon ..

14 Agustus 2020 11:31
Siapa Yang Paling Diinginkan Oleh Negara-negara Monarki Teluk, Trump Atau Biden?
Dunia

Siapa Yang Paling Diinginkan..

14 Agustus 2020 11:20
Turki: Normalisasi Hubungan Israel-UEA Khianati Rakyat Palestina
Dunia

Turki: Normalisasi Hubungan ..

14 Agustus 2020 10:41