Farah.ID
Farah.ID

Bulan Depan Indonesia Jadi Presiden DK PBB Lagi, Ini Agenda Yang Akan Dibahas

LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Kamis, 16 Juli 2020, 17:50 WIB
Bulan Depan Indonesia Jadi Presiden DK PBB Lagi, Ini Agenda Yang Akan Dibahas
Tangkapan layar konferensi pers virtual Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Kamis, 16 Juli 2020/RMOL
Indonesia kembali dipercaya menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Agustus 2020 selama satu bulan penuh. Ini merupakan jabatan Indonesia kedua sebagai presiden selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, kepresidenan Indonesia di DK PBB bulan depan akan mengusung tema "Advancing Sustainable Peace" atau memajukan perdamaian berkelanjutan. Di mana hal tersebut sesuai dengan visi dan peran Indonesia.

Berbicara dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada Kamis (16/7), Retno menyebut, ada tiga pesan utama yang akan Indonesia sampaikan selama masa kepresidenannya.

Hal pertama adalah menyatukan DK PBB dengan menjembatani kepentingan kekuatan utama dan mengembangkan dialog secara kolektif untuk memitigasi Covid-19.

"Kedua, memajukan perdamaian berkelanjutan di dunia pasca pandemik, bukan hanya pemulihan ekonomi, tapi juga memastikan sinergi antara perdamaian dan pembangunan berkelanjutan," sambung Retno.

Terakhir, Indonesia juga akan memajukan upaya global untuk mengatasi masalah keamanan yang muncul selama pandemik. Terutama keamanan siber dan serangan teroris terhadap infrastruktur kesehatan.

Selama menjadi Presiden DK PBB, Indonesia juga akan menggelar pertemuan terkait konflik dan isu terkini, termasuk yang menyangkut Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Guinea-Bissau, hingga ISIL.  

Beberapa pertemuan yang akan digelar di antaranya adalah terkait pandemik dan perdamaian berkelanjutan.

"Pertemuan terkait terorisme dan organisasi kriminal. Pertemuan ini akan membahas meningkatnya aktivitas terorisme selama pandemik. Serta formula ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur sipil yang kritis, seperti rumah sakit dan bandara," pungkasnya.

ARTIKEL LAINNYA