Kedapatan Minta Kontribusi Warga Untuk Bangun Proyek RS, Para Pejabat Korut Dipecat Kim Jong Un

Dimuat KCNA pada Senin (20/7), para pejabat tersebut dipecat selama kunjungan Kim ke lokasi. Di sana, sekelompok manajer proyek yang tergabung dalam Komisi Koordinasi Konstruksi disebut telah gagal mengalokasikan anggaran yang tepat dan meminta warga biasa untuk memberikan kontribusi.

"Beliau (Kim) dengan keras menegur mereka karena membebani rakyat dengan mendorong semua jenis 'bantuan'," bunyi laporan tersebut sembari merilis foto Kim yang tampak sedang berbicara serius dengan para pejabat yang mengenakan masker di lokasi proyek.

KCNA menyatakan, aksi para pejabat tersebut merupakan penyimpangan serius dari kebijakan Partai Pekerja Korea (WPK).

Namun ternyata, teguran tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi para manajer proyek untuk bulan ini.

Sebelumnya, Kim mengkritik para manajer karena mereka tidak memperhatian dan melanggar aturan anti-epidemi, sehingga proyek harus ditunda.

Teguran sendiri muncul setelah Kim dalam suatu pertemuan partai memuji pembangunan proyek karena membuat kemajuan cepat di tengah situasi sulit. Tetapi ia juga meminta penyelidikan kinerja Komisi Koordinasi Konstruksi secara keseluruhan dan kemudian mengganti semua pejabat yang bertanggung jawab.

Rumah Sakit Umum Pyongyang sendiri merupakan proyek besar Kim sebagai peringatan 75 tahun berdirinya WPK pada Oktober. Kim mengatakan, proyek tersebut adalah prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.

Melansir Reuters, seorang profesor Studi Korea Utara di Universitas Seoul, Yang Moo-jin mengatakan, pemecatan komisi tersebut juga mengisyaratkan kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi Korea Utara.

"Ini menunjukkan potensi penundaan dan hambatan lebih lanjut dalam memenuhi tenggat waktu Oktober yang diberikan kesulitan dalam memobilisasi sumber daya karena pandemik dan sanksi," kata Yang.

Meski belum melaporkan adanya kasus Covid-19, Korea Utara telah menerapkan langkah-langkah pencegahan tegas seperti melarang pertemuan publik, aturan mengenakan masker, dan karantina wajib bagi pekerja perbatasan.