Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Kirim Banyak Pasukan Ke Kota-kota Yang Masih Rawan Demo, Donald Trump Malah Dikecam Politisi Dan Aktivis

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Selasa, 21 Juli 2020, 10:40 WIB
Kirim Banyak Pasukan Ke Kota-kota Yang Masih Rawan Demo, Donald Trump Malah Dikecam Politisi Dan Aktivis
Presiden Donald Trump/Net
rmol news logo Aksi protes masih sering terjadi di beberapa wilayah Amerika Serikat. Mereka menyuarakan ketidaksetaraan rasial, buntut dari demo Black Lives Matter. Presiden Donald Trump melihat tidak adanya keseriusan aparat untuk menertibkan beragam aksi tersebut. Ia pun mengancam untuk mengirim lebih banyak petugas dan penegak hukum ke beberapa kota besar di AS.
 
Sejumlah kota seperti Chicago dan New York mendapat kritikan keras dari Trump. Ia menyoroti lemahnya penegakkan hukum untuk mengendalikan demo yang menjurus pada kericuhan.

Menurut Trump, kota-kota itu takut untuk bertindak. Saat berbicara pada briefing harian di Gedung Putih, Senin (20/7), Trump menekankan serunnya untuk ketertiban dan penegakkan hukum pada kelompok, atau seseorang, yang mengancam keamanan dan ketenangan.

"Kami akan mengirimkan penegak hukum. Ini tidak bisa didiamkan terus, terjadi di kota-kota!" ujar Trump, seperti dikutip dari BBC, Selasa (21/7).

"Kota New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore dan Oakland. Kita tidak akan membiarkan ini terjadi di negara kita, semua dijalankan oleh Demokrat liberal," ujarnya.

Sementara memberi kritikan kepada kota-kota itu, Trump memuji para petugas hukum federal yang dikirim ke Oregon yang telah melakukan 'pekerjaan fantastis' menurutnya, seperti memulihkan ketertiban di tengah-tengah protes di Portland.

Kota ini telah melihat protes berkelanjutan terhadap kebrutalan polisi di kota itu sejak kematian George Floyd di Minnesota pada bulan Mei. Namun, kota ini mampu mengendalikan dan bertindak dengan ketegasannya.
Beberapa petugas telah menggunakan mobil tanpa tanda kepolisian dan berkamuflase di jalan-jalan. Para petugas ada yang berpakaian resmi dan ada yang berpakaian preman.

Tetapi, hal itu malah memicu kecaman dari Demokrat dan aktivis. Para pemimpin negara bagian telah meminta Trump menarik personelnya dari Portland. Mereka pun menuduh presiden meningkatkan situasi sebagai aksi politik dalam tahun pemilihannya.

Trump menuding gubernur Oregon, wali kota Portland dan anggota parlemen negara bagian lainnya terlalu takut terhadap tidakan anarkis, sehingga menolak mendapat kiriman personel keamanan yang lebih banyak.

"Mereka takut dengan orang-orang ini. Itulah alasan mereka tidak ingin kita membantu mereka," kata Trump.

Para petugas tersebut adalah bagian dari unit Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) baru yang terdiri dari orang-orang dari US Marshals Service dan Customs and Border Protection. Mereka telah dikerahkan di bawah perintah eksekutif yang melindungi patung-patung yang ditandatangani oleh Trump bulan lalu. Perintah itu memungkinkan pejabat federal untuk ditangkap tanpa izin dari masing-masing negara bagian AS.

DHS juga berencana untuk mengirim sekitar 150 agen ke Chicago pekan ini. Agen-agen tersebut dilaporkan akan membantu petugas penegak hukum federal dan polisi Chicago lainnya dalam memerangi kejahatan.

Walikota Portland Ted Wheeler mengatakan ada belasan jika bukan ratusan pasukan federal di kota. "Kehadiran mereka di sini sebenarnya mengarah pada lebih banyak kekerasan dan lebih banyak vandalisme,"  kata Wheeler, seperti dikutip dari CNN.

"Mereka tidak diinginkan di sini. Kami belum meminta mereka di sini. Bahkan, kami ingin mereka pergi," tandasnya.

Walikota Chicago Lori Lightfoot prihatin dengan langkah Trump mengerahkan petugas federal ke kota. Dia telah berbicara dengan wali kota Portland terkait hal ini.

"Kami tidak membutuhkan agen federal tanpa lencana mengambil orang dari jalanan dan menahan mereka, saya pikir, melanggar hukum," kata Lightfoot.

Jaksa Agung Oregon mengaku telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal karena diduga secara tidak sah menahan para demonstran dan melanggar hak konstitusional mereka untuk berkumpul dan proses hukum. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA