Kepada parlemen pada Selasa (21/7), Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian mengatakan, pihaknya selalu mengikuti perkembangan informasi di Xinjiang, baik itu melalui pers maupun organisasi-organisasi hak asasi manusia.
"Menurut informasi yang kami baca atau miliki, ada kamp-kamp penjara untuk orang-orang Uighur, penahanan massal, penghilangan paksa, kerja paksa, sterilisasi paksa, penghancuran warisan Uighur," terang Le Drian seperti dikutip
CNA.
"Semua tindakan ini tidak dapat diterima. Kami mengutuk mereka dengan tegas," tambahnya sembari diiringi tepuk tangan para legislator.
Lebih lanjutkan, Le Drian mengatakan, Prancis mendesak China untuk memberikan akses agar Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia bisa melakukan tinjauan ke Xinjiang.
Bukan secara tiba-tiba, komentar tersebut muncul di tengah ketegangan yang terjadi antara Barat dan China yang kian meningkat. Khususnya ketika Beijing memberlakukan UU keamanan nasional dan banyaknya keluhan keamanan mengenai raksasa telekomunikasi, Huawei.
Pada awal Juli, Amerika Serikat (AS) telah memberikan sanksi pada pejabat senior China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kemanusiaan di Xinjiang. Pekan ini, AS juga memasukan 11 perusahaan China ke dalam daftar hitam.
Inggris juga tidak ketinggalan. Pada Minggu (19/7), Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab menuding China telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang mengerikan.
Sebuah video mengenai penindasan dan upaya genosida terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang juga tersebar di media-media Barat.
Selama ini, China telah membantah melakukan pelanggaran kemanusiaan. Beijing berdalih kamp-kamp tersebut digunakan untuk pelatihan kejuruan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Prancis menjadi satu dari sekian banyak negara yang ikut mengecam pelanggaran kemanusiaan di Xinjiang terhadap minoritas Uighur dan Turki. 
(1).jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: