Nantinya bantuan keuangan Prancis itu akan masuk ke lebih dari 50 jaringan sekolah Perancis dan Francophone di negara itu. Pengumuman itu muncul sehari setelah Le Drian memarahi kepemimpinan Lebanon karena gagal mengambil tindakan yang menurutnya diperlukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran.
“Lebanon berada di ambang jurang. Tetapi ada cara di atas meja untuk memperbaiki ini,†katanya, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (24/7).
Selama kunjungan itu, Le Drian mengatakan Lebanon berada di daftar negara prioritas Perancis untuk bantuan kemanusiaan, menambahkan bahwa negaranya sudah menyumbangkan 50 juta euro atau setara 58 juta dolar terutama pada sektor kesehatan untuk menangani tantangan virus corona .
Sektor pendidikan Lebanon telah terpukul keras oleh krisis, banyak sekolah-sekolah di negara itu dipaksa untuk membiarkan guru dan administrator pergi dan banyak sekolah yang menghadapi risiko penutupan. Akibat mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta telah menyebabkan banyak dari mereka yang beralih ke sekolah negeri yang sudah terlalu padat.
Krisis ekonomi telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan di Lebanon , sebuah negara kecil di Mediterania yang sejak lama dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah. Krisis keuangan parah di Lebanon menimbulkan kenaikan angka penggangguran mencapai 30 persen dan hampir setengah dari populasi penduduk Lebanon yang 5 juta jiwa hidup dalam kemiskinan.
Le Drian, yang tiba pada Rabu malam (22/7) waktu setempat mengatakan Prancis hanya bisa membantu Lebanon menghadapi krisis jika para pejabat negara itu melakukan tugas yang menjadi bagian mereka, ia mendesak para pejabat untuk melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan pada situasi seperti saat ini.
Le Drian adalah pejabat senior Barat pertama yang mengunjungi negara yang sedang berjuang melawan krisis ekonomi itu. Dalam pesan-pesan publik yang tegas, ia mendesak para pejabat Lebanon untuk melakukan audit terhadap bank sentral negara itu, mereformasi sektor listrik yang besar.
Prancis adalah bekas kekuatan kolonial di Lebanon dan sebelumnya telah menyelenggarakan konferensi yang menjanjikan bantuan kepada Lebanon dengan syarat negara itu harus melakukan reformasi di sektor publik dan pemerintahan.
Krisis Lebanon berakar pada tahun salah kelola dan korupsi yang merajalela di negara itu, diperburuk sejak pemerintah gagal membayar utang negara pada bulan Maret serta meletusnya pandemik virus corona yang telah menyebabkan pembatasan dimana-mana.
Lebanon menyaksikan protes nasional Oktober lalu setelah pemerintah memungut pajak baru pada layanan pesan WhatsApp sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan langkah-langkah penghematan. Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah salah kelola dan melakukan korupsi selama bertahun-tahun dan akhirnya berujung pada tuntutan agar Presiden Saad Hariri mengundurkan diri.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.